Berita

Politik

PSI Merasa Dibelenggu Larangan Beriklan Di UU Pemilu

SELASA, 03 JULI 2018 | 22:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sidang perdana uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) digelar hari ini, Selasa (3/7). Dalam uji materi itu, PSI menggugat pasal UU Pemilu yang berisi tentang citra diri dan larangan beriklan.

Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) yang mewakili PSI, Surya Tjandra menjelaskan bahwa PSI telah dirugikan degan keberadaan pasal 1 ayat 35 yang yang berisi tentang definisi kampanye.

Surya menyebut bahwa frasa “dan/atau citra diri” dalam pasal tersebut telah merugikan PSI yang ditandai dengan pelaporan Bawaslu RI kepada Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri.


"Pelaporan oleh Bawaslu ini didasarkan melulu pada ketentuan pasal 1 angka 35 khususnya frasa "… dan/atau citra diri" yang kemudian ditafsirkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Bawaslu yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemohon," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (3/7).

PSI sebagai partai baru juga merasa dirugikan dengan keberadaan pasal 275 ayat 2  dan Pasal 276 ayat 2. Kedua pasal ini, kata surya telah membelenggu hak konstitusional PSI telah untuk menyampaikan pendidikan politik dan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai medium periklanan, menyampaikan gagasan politik, mengenalkan visi, misi, dan program.

Hak PSI seperti dipasung karena sudah dipaksa untuk tidak beriklan, dan hanya diberi kesempatan beriklan dengan alokasi waktu yang sama dengan berbagai partai yang sudah puluhan tahun ada di Republik Indonesia.

"Itupun hanya dalam masa 21 hari sebelum masa tenang, yang sudah merupakan masa kritis sebelum hari pemilihan," kata Surya.

Sebagai partai politik baru, PSI tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri puluhan tahun.

"Tidaklah adil dan melanggar hak konstitusional Pemohon bila setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum, Pemohon tidak diberi kesempatan melakukan iklan serta sosialisasi politik," lanjut Surya.[dem]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya