Presiden Jokowi telah ingkar janji dalam mewujudkan welfarestate (negara yang sejahtera) sebagaimana dinyatakan mantan Walikota Solo itu ketika membuat komitmen politik dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di era kampanye Pilpres 2014 lalu.
Wakil Ketua Federasi Bank, Keuangan dan Niaga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FBKN SBSI), Jacob Ereste menyatakan, buruh Indonesia menggugat Presiden Jokowi lantaran tak memenuhi janjinya.
"Selaku aktivis buruh, saya berpendapat sama dengan Ketua Umum SBSI Profesor DR. Muchtar Pakpahan yang menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak konsisten pada janjinya hendak mewujukan walfarestate, yaitu negara yang sejahtera," tutur Jacob dalam keterangannya.
Jacob menuturkan, janji tentang walfarestate itu dinyatakan Joko Widodo di Kongres SBSI tahun 2014 menjelang kampanye Pemilihan Presiden.
"Kesaksian ini perlu diungkap agar sejumlah aktivis buruh Indonesia, terutama bagi SBSI, supaya paham," ujarnya.
Masalah yang tak kalah krusial bagi buruh, menurut dia, termasuk janji yang diingkari Jokowi adalah pelaksanakan pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
“Itu salah satu maslah krusial bagi buruh menurut Prof Muchtar Pakpahan," ujarnya.
Yang spesifik lagi bagi buruh, menurut dia, janji yang diingkari Jokowi dalam tiga hal utama, yakni, pertama, mengangkat Menaker yang tidak tahu masalah buruh. Dua, malah mengeluarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan ketiga, menerbitkan Perpres No. 20 tahun 2018 yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari Tiongkok yang membanjir di pelosok negeri.
Jacob juga menyampaikan, dalam banyak sepak terjang Jokowi, mencoba mengkarangkeng buruh lewat pendekatan politis, dan menjinakkannya, untuk selanjutnya tetap dilupakan. Peran politik buruh seperti itu, menurut Jacob, akan merusak perjuangan buruh untuk mewujudkan kesejahteraannya.
"Ada pihak yang menjadi gerah dan resah oleh pernyataan Ketua Umum SBSI tersebut, karena statemen terbuka ketua umum SBSI ini akan merusak jalinan yang telah terbangun antara instansi buruh dengan barisan pendukung Jokowi," tuturnya.
Perlu diingatkan, masih kata Jacob, dengan beberapa serikat buruh ada kesepakatan -meski tidak tertulis- mengenai kerja sama untuk menggalang kekuatan pada Pilkada, Pileg maupun Pilpres, sejak tahun 2017 dan seterusnya agar bisa menang.
[wid]
