Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Bisnis

Kata Sri Kenaikan BBM Murni Kebijakan Pertamina

SELASA, 03 JULI 2018 | 04:59 WIB | LAPORAN:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) irit bicara soal kenaikan harga BBM berjenis Peramax.

Menurut Sri kebijakan tersebut merupakan ranah dari PT Pertamina dan bukan kebijakan pemerintah.

"Kenaikan BBM Itu kan corporate ya, yang dilakukan Pertamina," katanya usai rapat dengan komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7) malam.


Diketahui, PT Pertamina (Persero) telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax pada Minggu (1/7). Harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter.

Untuk diketahui, Sri pernah menyatakan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan sepanjang 2018 karena didasari oleh asumsi APBN. Ia juga pernah mensinyalir bahwa kenaikan BBM terjadi pada 2019 dengan mempertimbangkan kenaikan harga berbagai komoditas terutama harga minyak mentah dunia.

Namun Sri tidak memungkiri bahwa fluktuasi harga minyak dunia menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi harga bbm yang dilarang naik hingga 2019 bakal menambah beban negara.

Di sisi lain jika tidak dilakukan kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik, maka akan memberikan tekanan terhadap fiskal maupun keuangan BUMN dan menciptakan distorsi ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang.


Pengamat ekonomi konstitusi Defiyan Cori menilai tak aneh jika Sri ingkar janji.

Menurutnya postur APBN yang dirancang melalui pendekatan defisit serta harga minyak mentah dunia yang didasarkan pada harga keekonomian dunia yang berpatokan pada kurs dolar AS sangat tidak mungkin menghindari terjadinya fluktuasi pada harga BBM.

Selama keuangan negara sebagian masih tergantung dari hasil penerimaan minyak, gas dan pembayaran cicilan utang luar negeri yang mengacu pada perkembangan perubahan kurs dolar AS, maka anggaran negara akan terus berpotensi defisit.

"Potensi defisitnya posisi anggaran negara akan semakin besar karena dolar harus disediakan dengan jumlah yang lebih besar dari rupiah," ujar Defiyan Cori saat dihubungi, Senin (2/7). [nes]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya