Berita

Foto/Dok

Politik

Cara NasDem Tutupi Elektabilitas Jeblok, Klaim Kemenangan Pilkada

SENIN, 02 JULI 2018 | 22:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Partai NasDem mengklaim sebagai partai politik yang paling banyak memenangkan Pilkada serentak 2018. Klaim besar-besaran NasDem lewat jejaring media yang berafiliasi dengannya tidak mengherankan, jika melihat elektabilitas partai tersebut yang belakangan jeblok.

“Survei Litbang Kompas April 2018 menunjukkan elektabilitas NasDem hanya 2,5 persen atau di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Jadi wajar klaim kemenangan di pilkada dipublikasikan besar-besaran agar mempengaruhi pemilih,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Senin (2/7).

“Seolah-olah suara partai ini (NasDem) sudah besar karena berhasil memenangkan banyak pilkada. Padahal tidak, pilkada itu kan memilih figur, bukan partai,” imbuhnya.

Pangi menjelaskan, memang banyak faktor yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon (paslon) dalam pilkada. Misalnya branding,  isu dan program, mesin parpol dan figur.

“Tapi kebanyakan itu utamanya karena figur,” ujarnya.

Secara khusus, Pangi menyoroti sejumlah parpol menengah seperti NasDem, yang langsung mengklaim kemenangan paslon yang diusung meski yang terpilih menurut hasil hitung cepat bukanlah kadernya.

“Problemnya parpol papan tengah ini sudah main klaim langsung saja kalau menang. Oke, ada parpol yang kerja, tapi figur dominan lebih kuat. Yang berbahaya, parpol papan tengah hanya disewa perahunya oleh calon yang populis. Jadi itu bukan prestasi parpol tengah,” paparnya.

Jika kemenangan dilihat dari banyaknya kader yang menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, kata Pangi, parpol-parpol papan atas seperti PDIP dan Golkar masih berada di posisi teratas.

“Parpol atas seperti PDIP dan Golkar dibilang seakan sudah keok karena paslon yang didukung tidak banyak menang, itu kurang tepat. Karena yang harusnya dilihat, yang terpilih itu kader partai mana?” ujarnya.

Pangi juga secara khusus menyoroti paslon yang diklaim parpol menengah di sejumlah pilkada provinsi.

“Apa kader yang menang itu sudah mereka NasDem-kan? Atau Hanura-kan? Misal di Sumut, Edy dan Musa itu bukan parpol siapapun. Begitupun di Jatim, Khofifah tak bisa diklaim kader NasDem atau Demokrat. Begitupun di Jabar, RK tak bisa diklaim Nasdem, Hanura, atau PKB,” bebernya.

Pangi melanjutkan, hal yang berbeda tentunya terjadi di Pilgub Jateng yang dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. “Ganjar memang PDIP. Itu konkret. Jadi parpol papan tengah dan bawah jangan jumawa,” katanya. [fiq]

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:37

Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Bekasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:33

Perang Tarif Kian Panas, Volkswagen PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:25

Kabar Baik, Paus Fransiskus Tidak Lagi Terkena Serangan Pneumonia Ganda

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Pertamina: Harga Avtur Turun, Diskon Pelita Air, Promo Hotel

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Rumah Diobok-obok KPK: Apakah Ini Ujung Karier Ridwan Kamil?

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:12

Tenaga Ahli Heri Gunawan Hingga Pegawai Bank BJB Dipanggil KPK

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:06

KPK: Ridwan Kamil Masih Berstatus Saksi

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:47

Raja Adil: Disembah atau Disanggah?

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:45

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:41

Selengkapnya