Jokowi Pasrah KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg

Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019 alias nyaleg.

"Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan," ujar Jokowi usai peresmian PLTB di Kabupaten Sidenreng Rappang Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7).

Tetapi, bila nanti ada pihak-pihak yang keberatan dengan aturan tersebut, Presiden mempersilakan mereka untuk menggunakan mekanisme yang ada dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

KPU mengeluarkan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota dalam Pemilu 2019.

Aturan tersebut melarang mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak untuk menjadi calon legislatif, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.