Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengatakan, terkait akusisi Pertagas oleh PGN, dirinya sudah mencurigai holding BUMN migas yakni antara Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) akan menimbulkan konflik.
Sebab, muara dari konflik ini nantinya pastilah kerugian masyarakat yang harus membayar gas dengan harga mahal.
Banyak pihak sudah mengingatkan dari awal bahwa holding ini haruslah dimulai dengan regulasi atau perundang-undangan yang kuat dan jelas. Tidak boleh didasarkan pada keinginan sesaat pemerintah.
"Karena peraturan yang lemah yang mendasari Holding BUMN akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu," kata Salamuddin dalam keterangan pers, Sabtu (30/6).
Dalam rantai bisnis dari hulu sampai ke hilir inilah aktor-aktor politik bermain dengan membentuk oligarki untuk mengambil keuntungan bagi koneksi dan jaringan bisnis mereka. Oligarki ini adalah orang orang yang berkuasa baik di pemerintahan maupun di DPR.
"Mereka (aktor politik) bisa saja membentuk oligarki untuk mengambil keuntungan bagi koneksi dan jaringan bisnis mereka," ujar Salamudin. Permainan oligarki yang paling menonjol di dalam BUMN gas, kata dia, adalah peran para trader swasta.
Mereka mengambil keuntungan cukup besar dalam proses distribusi gas yang dihasilkan oleh BUMN baik oleh Pertamina Gas (Pertagas), maupun oleh Perusahaan Gas Negara (PGN).
"Sekarang PGN dan pertagas tengah digabungkan dalam skema yang tidak clear, cenderung tumpang tindih dan mekanisme yang berubah-ubah dari rencana awal. Secara tehnis dan detail hanya pemerintah yang tau," katanya.
Sebetulnya pemerintah kalau memiliki tujuan yang benar seharusnya fokus mengatasi kurang efektif dan efisiennya distribusi gas ke end user. "Sumber masalahnya adalah peran para trader yang sangat dominan. Jadi kalau mau memperbaiki sistem pengelolaan gas maka peran trader dalam rantai bisnis ini diminimalisir. Seharusnya BUMN bisa mengerjakan sendiri distribusi gas sampai ke hilir," pungkasnya.
[rry]
