Megawati Soekarnoputri/RM
Kekalahan para kader PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur, TB Hasanuddin dan Puti Guntur Soekarno dinilai sebagai peringatan alias "warning" dari masyarakat agar Megawati Soekarnoputri segera melepas jabatannya sebagai Ketua Umum.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menegaskan, kekalahan kader Banteng menandakan kegagalan Megawati.
"Kampanye Megawati di Jawa Timur tak membawa kemenangan. Bisa saja ketokohan Megawati sudah memulai memudar di mata rakyat," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/6).
Dijelaskan pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini, kehidupan rakyat sedang dalam kesusahan ekonomi.
Kondisi itu membuat mereka bimbang dan galau untuk memilih kader PDIP yang merupakan partai penguasa yang selama ini mengklaim sebagai partainya "Wong Cilik".
"Bisa saja karena PDIP selama ini sudah lupa dengan wong cilik. Lupa karena sudah berkuasa. Sehingga rakyat merasa tidak puas dan menjatuhkan pilihan ke calon lain," jelas Ujang.
PDIP, kata dia, masih butuh sosok yang kuat seperti putri sulung Bung Karno itu untuk menjaga kesolidan partai.
Namun pada kenyataannya, setiap partai memang harus melakukan regenerasi. Tidak terkecuali dengan PDIP sendiri. Nah, kekalahan demi kekalahan di Pilkada serentak 2018 lah yang harusnya dijadikan titik balik bagi mereka.
"Bisa saja masyarakat menginginkan sosok new leader di PDIP. Namun jika Megawati pensiun dari PDIP tidak ada lagi sosok perekat. Dan PDIP bisa mengecil," urainya.
Meski demikian, untuk menggantikan seorang Ketum Partai tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, tergantung dari siapa sosok dari "pemilik saham" partai.
"Jika sahamnya milik Megawati, maka trah Megawati atau bung Karno akan menjadi prioritas. Partai-partai di Indonesia cenderung oligarki. Kepemimpinannya dikuasai oleh kelompok elit tertentu. Dan itu hampir terjadi di semua partai," demikian Ujang.
[sam]
