Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Rupiah Loyo, Pemerintah Jangan Salahkan Kondisi Eksternal Melulu!

JUMAT, 29 JUNI 2018 | 23:59 WIB | LAPORAN:

Nilai tukar rupiah kembali keok terhadap dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah tembus Rp14.400 per dolar AS.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Pemerintah tidak terus berlindung di balik kondisi eksternal yang memang belum stabil.

Taufik mengakui, kondisi global memang bisa memengaruhi nilai tukar rupiah. Namun, jika kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri kuat, pengaruh kondisi global itu bisa diminimalisir sehingga rupiah tidak terus tertekan.


"Kondisi global memang memengaruhi ekonomi kita, khususnya nilai tukar. Tapi, bukan berarti rupiah tak bisa melawan dolar AS. Sejumlah mata uang negara lain yang juga melemah tak bisa dijadikan alasan bahwa Indonesia harus bernasib sama," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Taufik pun mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera menggambil langkah dan berbagai terobosan terkait pelemahan rupiah.

Melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS tak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang normal atau hanya berlangsung secara musiman. Sebab, hal itu bisa berdampak ke ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Untuk melahirkan kepercayaan stakeholder dan investor, Pemerintah dan BI harus fokus memperkuat penguatan fundamental ekonomi. Dengan adanya kepercayaan investor, outflow dana dapat diredam," pintanya.

Dia berharap, pelemahan rupiah ini bisa segera diatasi. Sebab, pelemahan rupiah juga berdampak pada beban pembayaran utang luar negeri yang kini sudah sangat menumpuk.

"Ini harus diwaspadai," tegasnya, mengingatkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak tinggal diam melihat pelemahan rupiah ini. Dia telah meminta Komisi XI untuk mendorong Kemenkeu dan BI untuk berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal. Kemudian, meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

"Saya juga meminta Komisi VI DPR mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju. Kemudian mengundang para pengusaha untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia, guna meningkatkan investasi," ucapnya. [nes]



Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya