Pemerintah menunda pemberlakukan sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS). Penundaan ini bukan yang pertama kali.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menargetkan, sistem perizinan terpadu OSS bisa diluncurkan pekan depan. "MuÂdah-mudahan pekan depan, tergantung dikasihnya kapan. Biasanya dua hari sebelumnya akan diberi tahu," ujarnya usai rapat koordinasi terkait OSS di kantornya, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain adalah Menteri KoÂmunikasi dan Informatika RuÂdiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Koordinasi PenaÂnaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Darmin mengaku telah menÂgirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta waktu peresmian layanan perizinan itu. Padahal, bekas Gubernur Bank Indonesia itu menargetkan bisa meluncurkan layanan tersebut pada pekan ini.
"Tapi kelihatannya susah karena ada agenda untuk menemani presiden menemui Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad," ujarnya.
Untuk diketahui, KementeÂrian Koordinator Perekonomian ditunjuk memegang terlebih daÂhulu sistem perizinan itu karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan belum siap. Lembaga yang dipÂimpin oleh Thomas Lembong itu akan bersiap memegang online single submission enam bulan ke depan.
Menjelang peresmian sistem perizinan itu, Darmin mengatakan, kementeriannya telah melakukan uji coba sistem dengan melibatÂkan banyak pengusaha. Dari uji coba itu, ada beberapa masukan terkait sistem tersebut.
"Misalnya yang membuat IT membayangkan yang entry adalah direktur utama. TernyaÂta belum tentu kan. Nah, itu diperbaiki lagi. Itu kan biasa," tuturnya.
Lebih lanjut, secara operaÂsional sumber daya manusia (SDM) yang akan dikerahkan untuk mengoperasikan sistem perizinan itu akan berasal dari Indonesia Nasional Single WinÂdow (INSW). Mereka akan bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi.
"Untuk IT, saya sudah punya orangnya. Kalau ada pertanyaan kenapa lambat atau kenapa, namanya juga baru, tidak seÂlalu 100 persen seperti yang dibayangkan," ucapnya.
Menteri Komunikasi dan InÂformatika Rudiantara mengataÂkan, hingga kini 50 kabupaten dengan potensi investasi besar sudah siap mengikuti penerapan OSS. 50 kabupaten tersebut telah mengikuti pelatihan OSS yang dibina langsung oleh KementeÂrian Komunikasi dan InformaÂtika (Kominfo). "Cukuplah10 persen dari total 500 keseluruhan kabupaten," katanya.
Rudiantara mengakui, berÂtugas untuk menyiapkan dan melatih pemerintah daerah untuk dapat menerapkan OSS. InvesÂtor tidak lagi direpotkan dengan sejumlah sistem perizinan yang bertele-tele.
"Yang didahulukan itu daerah yang kita lihat potensi investasinya besar dan kelihatannya memang sudah siap. Sekarang siapa yang mau invest di kabupaten Donggala. Pasti ada tapi daerahÂnya. Realistis tapi bertahap. Kita kebagian penyediaan sistem sama ngasih pelatihan," jelasnya.
Peluncuran OSS bukan perÂtama kalinya mengalami peÂnundaan. Di awal, OSS dijanjiÂkan dapat terimplementasi sejak bulan April lalu. Pemerintah percaya dengan kehadiran OSS, sistem perizinan akan membuÂtuhkan waktu yang jauh lebih singkat. ***
