Kubu partai pengusung pasangan calon Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) curiga hasil quick count Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat yang dirilis beberapa lembaga survei tidak sesuai fakta di lapangan alias manipulasi.
"Ada keanehan dalam quick count oleh lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan RK- UU (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) seperti Charta Politika, Indikator, Indo Barometer, LSI yang hanya mengunakan sample TPS yang jadi amatan pelaksanaan quick count rata-rata 300 TPS," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/6).
Menurut Arief, jika menggunakan hitung-hitungan statistik, maka ditemukan margin of error dari survei lembaga-lembaga tersebut -+/ 5 sampai dengan 5,6 persen dari populasi TPS yang ada di Pilkada Jawa Barat yang berjumlah 74954 TPS.
Artinya, lanjut dia, akurasi hasil
quick count lembaga-lembaga itu tidak akan setepat hasil quick count yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) dan Indonesia Development Monitoring (IDM) yang mengambil sampel di atas 2.500 hingga 3 ribu TPS. Di mana survei LKPI dan IDM memiliki
margin of error hingga -/+ 1,6 sampai dengan 1,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
"Diduga ada agenda kecurangan yang sedang dipersoalkan oleh lembaga-lembaga survei yang mungkin jadi konsultan pasangan RK-Uu," ujarnya.
Dugaan itu kata dia juga diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh Charta Politika, Indikator, Indo Barometer, dan LSI yang sebelum pelaksanaan Pilgub Jabar selalu menyatakan tingkat keterpilihan alias elektabilitas pasangan "Asyik" hanya mencapai 7 sampai 9 persen.
"Jelas lembaga-lembaga survei tersebut sudah berbohong pada publik, seperti Charta Politika yang melakukan survei Pilkada DKI Jelang seminggu mengatakan Ahok menang nyatanya kalah, Indikator bermain aman dengan komposisi 46 persen Ahok, 47 Anies nyatanya salah lagi," ulasnya.
Karena itulah ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan ke organisasi yang mewadahi lembaga-lembaga survei itu agar mencabut dan membubarkan mereka.
"Jika tidak, maka Gerindra akan melaporkan ke Mabes Polri karena lembaga-lembaga survei itu telah menipu publik dan bikin penelitian menipu publik," pungkasnya.
[wid]
