Kebijakan Pemerintah Pusat melakukan norÂmalisasi 13 sungai alias kali harus diteruskan Pemerintah Provinsi DKI untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Jarot Widyoko mengatakan, sejak 2017 proyek normalisasi sungai Ciliwung dan Pesanggarahan dihentikan karena tidak ada kepastian pemÂbebasan lahan.
Untuk itu, anggaran Rp 40 miliar harus dikembalikan ke PeÂmerintah Pusat karena normalÂisasi tidak bisa dilaksanakan.
Pada 2018 ini, BBWSCC tidak menganggarkannya lagi. Makanya, dia menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menanyakan kelanjutan normalisasi sungai.
"Bulan Mei saya sudah memÂbuat surat ke Bapak Gubernur untuk menanyakan kapan dilanÂjutin," kata Jarot.
"Jangan sampai dialokasikan, tapi karena tidak ada lahan yang dibebaskan, kami enggak kerja. Kan uang mubazir lagi," tambahnya.
Jarot berharap Anies bisa menyampaikan balasan suratnya secara langsung kepada dirinya atau ke Menteri PUPR soal kelanjutan normalisasi 13 sungai di Jakarta.
"Mohon segera diusulkan ke Bapak Menteri supaya segera diaÂlokasikan dananya," ujar Jarot.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, normalÂisasi 13 sungai di Jakarta harus terus dilakukan. Pasalnya, konÂdisi fisik kali sudah berkurang dengan adanya sampah dan sedimen lumpur serta bangunan di pinggir kali.
"Ya kesimpulannya, masyarakat di bantaran kali itu harus diÂgeser, harus dipindahkan. Karena fungsi sungai dengan lebar yang semestinya harus optimal, kan sekarang menciut. Air itu tidak bisa dilawan. Kalau api disiram air bisa padam, nah air mau diÂlawan pakai apa?" kata Prasetio saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, banjir awal taÂhun lalu harus menjadi pembeÂlajaran. Sebab, kawasan yang sudah diturap tidak tersentuh banjir. Tapi kawasan yang belum diturap itu kena banjir.
"Banyak bangunan liar di bantaran kali. Nah itu harus dinormalisasi seperti yang diÂperintahkan pemerintah pusat," ujarnya.
"Saya sebagai wakil rakyat mendorong agar normalisasi sungai dilakukan. Kebijakan yang sudah baik, dilanjutkan kembali," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaÂtakan, Pemprov DKI tetap menÂdukung program normalisasi dan naturalisasi sungai.
Pernyataan itu menanggapi pendapat sejumlah fraksi di DPRD DKI yang mempertanÂyakan program penanganan banÂjirnya saat rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda soal RencaÂnana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022
"Sesuai kewenangannya, PeÂmerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat mendukung secara penuh normalisasi dan naturalisasi 13 sungai, pembangunan sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur dan pembangunan waduk, situ, dan embung," katanya.
Pengamat Kebijakan PubÂlik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, Anies tersandera ambisi kekuaÂsaan yang lebih tinggi. KarÂena itulah, dia memilih tidak melakukan proyek yang tidak populis demi menjaga citra politiknya. Sayangnya, hal itu mengorbankan warga Jakarta yang menginginkan sejumlah perbaikan, termasuk penangÂgulangan banjir.
"Kalau risiko normalisasi adaÂlah menggusur warga bantaran, saya sih hopeless bakal dilakukan Anies. Dia mencitrakan diri sebaÂgai gubernurnya orang miskin, bukan gubernur yang bekerja untuk melakukan perubahan," kata Karyono, kemarin.
Padahal, penanggulangan banÂjir sangat mendesak dilakukan. Karyono mengatakan sebaiknya warga berhenti berharap akan terjadinya perbaikan. SeÂbab, satu semester Anies-Sandi memimpin nihil program baru.
"Sekarang ini eranya gubernur pencitraan. Kalau tidak populis walaupun bermanfaat tidak akan dilanjutkan programnya," tukasnya. ***
