KPU Papua Ambil Alih Tugas KPUD Nduga Dan Paniai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah memberhentikan lima komisioner KPUD Kabupaten Nduga dan menyerahkan tugas penyelenggaraan pemilihan umum kepada KPUD Provinsi Papua.

"Khusus di Nduga, atas perintah KPU RI akan diberhentikan KPUD Nduga dan tugasnya akan dilaksanakan oleh KPU Papua, hanya saja KPU Papua belum sampai di Kabupaten Nduga. Jadi kemungkinan bisa mundur," ujar Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo.

Soedarmo menjelaskan, logistik Pilgub sudah ada di Kabupaten Nduga, tapi penyelenggaranya, dalam hal ini para komisioner KPUD Nduga tidak berada di tempat, sehingga pelaksanaan pemilihan di sana terhambat. Karena dianggap lalai menjalankan tugasnya, ara komisioner KPUD Nduga dinonaktifkan oleh KPU Pusat.

Hambatan juga terjadi di Pilkada di Kabupaten Paniai, di mana para anggota PPS dan PPD melakukan aksi unjuk rasa dan tidak melaksanakan tugasnya akibat keputusan KPU Pusat tersebut.

"Tapi diupayakan agar Pilgubnya jalan, hanya Pilbupnya yang menunggu hasil keputusan PTUN atas gugatan yang diajukan KPUD Paniai terhadap keputusan KPU RI," jelas Soedarmo.

Secara umum, lanjut Soedarmo, selain Nduga dan Paniai, pelaksanaan Pilgub dan Pilbup di daerah lain dilaporkan sudah berjalan. Ia berharap, situasi kondusif bisa terjadi di Paniai dan Nduga, sehingga dapat menyusul untuk menggelar pemilihan susulan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar menambahkan, situasi keamanan di Nduga sudah kembali normal, walaupun sempat terjadi lagi tembakan susulan, namun dapat diatasi oleh aparat keamanan.

"Pengamanan di Nduga sudah diperkat. Ada sekitar enam tembakan yang terjadi di tadi pagi. Jumlah mereka(Masyarakat Sipil Bersenjata) tidak lebih dari 10 orang, dan  mereka beraninya tembak dari kejauhan.Nama-nama mereka sudah dikantongi," tandas Boy. [wid]