Berita

Hukum

Gugatan Ganti Rugi Pembebasan Jalur Kereta Cepat Ditolak PN Karawang

KAMIS, 28 JUNI 2018 | 00:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Proses pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kini dapat dipercepat.

Hal ini seiring dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang menolak permohonan keberatan ganti rugi pembebasan lahan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan lima perusahaan di kawasan industri Karawang.

Kuasa hukum PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Suhendra Asido Hutabarat menjelaskan bahwa UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, merupakan payung hukum dalam menghadapi proses sengketa ganti rugi tersebut.

"Jika merujuk pada UU itu, maka kepentingan umum harus diutamakan apalagi mengingat proyek kereta cepat adalah proyek strategis nasional. Jadi itulah dasar hukum proses sengketa ganti kerugian," ungkapnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (27/6).
"Jika merujuk pada UU itu, maka kepentingan umum harus diutamakan apalagi mengingat proyek kereta cepat adalah proyek strategis nasional. Jadi itulah dasar hukum proses sengketa ganti kerugian," ungkapnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (27/6).

Apalagi, sambungnya, ganti rugi dalam kasus ini telah ditetapkan langsung oleh Kantor Pertanahan Karawang yang merujuk pad penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

"Penunjukkan KJPP oleh Kantor Pertanahan Karawang dan penilaian ganti kerugian juga telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Ada lima perusahaan yang menjadi pemohon dalam gugatan ini. Di antaranya, PT Gajah Tunggal dengan nomor perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.Kwg; PT Karawang Cipta Persada dengan nomor perkara No.36/Pdt.G/2018/PN.Kwg dan No.37/Pdt.G/2018/PN.Kwg; PT Perusahaan Industri Ceres dengan nomor perkara No.38/Pdt.G/2018/PN.Kwg; PT Batuah Bauntung Karawang Primaland dengan nomor perkara No. 39/Pdt.G/2018/PN.Kwg; dan PT Pertiwi Lestari dengan nomor perkara No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kwg.

Selain terhadap PT KCIC, gugatan ini juga ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan RI, dan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak sebagai Termohon lainnya.

Adapun sejumlah dalil yang diajukan oleh pihak pemohon, antara lain, keberatan dengan besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan serta meminta agar tanah berdampak juga diikutsertakan sebagai objek ganti rugi.

"Majelis Hakim menolak gugatan pemohon karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya,” jelas Suhendra.

Keenam perkara permohonan itu diputus dalam waktu berbeda. Perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.Kwg diputus pada hari Kamis (21/6). Perkara No.38/Pdt.G/2018/PN.Kwg, dan No.39/Pdt.G/2018/PN.Kwg diputus pada hari Senin (25/6).

Sementara untuk tiga permohonan lainnya, yakni No.36/Pdt.G/2018/PN.Kwg, No.37/Pdt.G/2018/PN.Kwg, dan No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kwg, diputus pada hari Selasa (26/5). [sam]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya