Berita

Net

Politik

Ketua DPR Ingatkan Pemilih Dapat Bijaksana

SENIN, 25 JUNI 2018 | 16:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2018 bertindak cermat dalam memilih calon kepala daerah.

Menurut dia, para pemilih hendaknya tidak salah pilih saat pemungutan suara di 171 daerah, Rabu lusa (27/6).

Bambang mengatakan, Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah untuk memilih 17 gubernur, 39 wali kota dan 115 bupati diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi memprioritaskan kepentingan warga.


"Maka warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian objektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah," jelasnya kepada wartawan, Senin (25/6).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, para pemilih harus mengutamakan rasionalitas. Sebab, esensi pilkada adalah memilih pemimpin daerah yang mau melayani dan bukan dilayani, mengayomi semua elemen masyarakat dan paling tahu yang dibutuhkan daerah dan warganya.

"Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti APBD," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, saat ini tahapan Pilkada 2018 sedang berada dalam masa tenang, berlangsung sejak Minggu (24/6) hingga Selasa besok (26/6). Untuk itu, dia mengharapkan para pemilih bisa memanfaatkan masa tenang untuk menetapkan pilihan dengan pertimbangan matang.

"Berpikir jernih dan objektif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih," tuturnya.

Lanjut Bambang, para pemilih bisa melihat gambaran sederhana tentang para kepala daerah yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saat ini ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap," katanya.

Menurutnya, fakta itu hendaknya menjadi perhatian pemilih di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengajak para pemilih untuk memilih kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum.

"Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah maka 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama," demikian Bambang. [wah] 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya