Berita

Foto/RMOL

Politik

Inspektorat Daerah Lemah Disiplinkan PNS Nakal

MINGGU, 24 JUNI 2018 | 19:20 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Peran Inspektorat Daerah disorot. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyimpulkan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada akibat tidak tegasnya Inspektorat dalam menerapkan disiplin.

"Lemah sekali, bahkan tidak ada (peran). Kasus yang kita temukan menunjukkan bahwa Inspektorat tidak berkontribusi apapun," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng dalam diskusi bertema 'Netralitas ASN di Pilkada 2018' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).

Robert pun mengungkap pengalaman. Pihaknya kerap datang melaporkan PNS yang tidak netral tetapi Inspektorat lepas tangan. Mereka berdalih hal itu tugas dan kewenangan Bawaslu dan KPU.


Lebih lanjut Robert menegaskan bahwa sudah menjadi tugas Inspektorat dalam mengamankan ketidaknetralan ASN dalam setiap Pemilu.

"Mestinya memang ini tugas Inspektorat, sebab dia adalah yang harusnya memberikan peringatan dini sebelum aparat yang lain masuk, sebelum pemeriksa keuangan masuk, sebelum penegak hukum masuk, sebelum Bawaslu masuk. Inspektorat ini sebenarnya lembaga sentral untuk mencegah di awal tapi sayangnya dia tidak bekerja," pungkasnya.[dem]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya