Berita

Mindo Sianipar/net

Politik

PDIP: Pemerasan BUMN Susah Dilakukan Di Era Keterbukaan

SABTU, 23 JUNI 2018 | 07:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fungsionaris PDI Perjuangan menepis tudingan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tentang pembiayaan politik melalui penggelembungan dana proyek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua DPP PDIP, Mindo Sianipar, menilai, praktik pengumpulan dana politik partai melalui BUMN mustahil dilakukan di era keterbukaan seperti sekarang.

"Kalau saya sendiri belum pernah mengetahui dan mendengar ada oknum untuk kepentingan politiknya terus memeras BUMN," ucap Mindo dalam keterangan yang dikirimkan kepada wartawan.


Mindo menjelaskan bahwa era reformasi telah menyuguhkan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Zaman ini berbeda dengan masa Orde Baru yang serba tertutup sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terpantau oleh publik.

"Kalau sekarang susah begitu. Publik dapat memantau, semua mengawasi," jelasnya.

Mindo menyebut praktik "pemalakan" BUMN semakin mustahil lantaran menteri yang membawahi Kementerian BUMN berasal dari kalangan profesional.

"Jadi saya rasa tuduhan semacam adanya cara mengumpulkan ongkos politik dari BUMN atau menggelembungkan dana proyek itu visi misinya tidak ada. Kan Menteri BUMN bukan politisi," pungkasnya.

Prabowo Subianto dalam pernyataan resmi yang disiarkan langsung lewat akun Facebook pribadinya, Kamis (21/6), menyampaikan bahwa saat ini banyak cara dilakukan untuk mengumpulkan biaya politik yang membuat mundur ekonomi nasional.

Salah satu yang dicontohkan Prabowo adalah pemanfaatan anggaran dana BUMN. Dalam hal ini, ada penggelembungan dana proyek dari jumlah resmi sehingga berdampak kerugian ekonomi nasional. [ald]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya