Pelibatan TNI dalam pilkada serentak 2018 dirasa penting. Mereka diyakini bisa membantu mengamankan proses pilkada, mulai dari tahapan pencoblosan hingga perhitungan suara selesai.
"KPU harus segera menginstruksikan seluruh KPUD penyelenggara pilkada serentak 2018, terutama di daerah yang terindikasi rawan intervensi, untuk meminta bantuan jajaran TNI," jelas inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi di Jakarta, Jumat (22/6).
Menurut dia, saat ini masyarakat sudah semakin cemas soal adanya dugaan ketidaknetralan Polri dalam pilkada di beberapa daerah sebagaimana disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada publik beberapa waktu lalu.
Dari 154 kabupaten dan kota serta 17 provinsi yang menggelar pilkada, menurut Neta, ada indikasi kuat ketidaknetralan Polri di Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim dan Maluku.
"Khusus di Maluku, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah bertindak cepat dan tegas, mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang diduga berkampanye untuk mendukung Calon Gubernur Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub Maluku 2018," jelas Adhie.
Selain itu, mantan Jurubicara mendiang Presiden Abdurrahman Wahid ini juga curiga terhadap pelantikan Komjen Muhamad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
"Hal itu kian memicu kekhawatiran masyarakat institusi Polri dipakai untuk memenangkan calon tertentu," sambung Adhie.
Kecemasan publik akan ketidaknetralan Polri dalam pemilu bukannya tidak berdasar. Sebab di masa lalu, pada Pilpres 2004, jajaran Polri di daerah secara resmi mendukung salah satu kandidat.
Rekaman VCD instruksi petinggi Polri di daerah (Banjarnegara) menjadi viral dan dicatat sejarah sebagai skandal pilpres yang mencoreng nama Polri.
"Saya percaya, dukungan kepada calon tertentu bukan perintah institusi resmi, tapi lebih kepada inisiatif oknum-oknum di dalamnya,†jelas Adhie.
Karenanya, KPU harus segera melibatkan TNI untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pilkada serentak 2018 benar-benar bersih. Dengan demikian, masyarakat tenang dan nama Polri sebagai institusi juga tidak tercoreng.
Adhie menambahkan, pelibatan institusi TNI pernah dilakukan di pilkada DKI tahun lalu. Hasilnya, pilkada yang semula sangat panas, menjadi sejuk setelah TNI, termasuk korps Marinir, menemani jajaran Polri dalam pengaman pilkada.
"Tapi yang paling penting, karena TNI merupakan salah satu institusi yang mendapat kepercayaan tinggi di masyarakat, secara signifikan dapat menghindari konflik pasca pemungutan suara,†ungkapnya.
[sam]
