Presiden Jokowi akhirnya angkat suara soal polemik penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Presiden bilang, penunjukan Iriawan sudah melalui pengkajian yang matang. Soal hal-hal yang lebih teknis, Jokowi mempersilakan wartawan menanyakan langsung ke Mendagri Tjahjo Kumolo.
Polemik pengangkatan M Iriawan belum juga reda. Malah terus menghangat. Suara di DPR yang setuju menggulirkan hak angket pun terus bertambah setelah PAN menyatakan mendukung. "Besar kemungkinan kami akan mendukung hak angket," kata Wasekjen Saleh Partaonan Daulay, saat dikontak, kemarin.
Sebelum PAN, Demokrat, Gerindra dan PKS sudah lebih dulu ingin menggulirkan hak angket. Saleh menilai, pengangkatan Iriawan menyalahi UU Kepolisian. Karena Iriawan masih merupakan perwira aktif kepolisian. Karena itu pengangkatan ini memunculkan kecurigaan. Ada ketakutan bahwa Iriawan akan berpihak di Pilkada Jabar.
Menanggapi hal ini, Presiden menyatakan penunjukan Iriawan sudah melalui pertimbangan matang oleh Kemendagri. "Tentu saja sudah melalui tahapan-tahapan pengkajian, pemikiran-pemikiran serta pertimbangan pertimbangan," kata Jokowi usai meninjau pembangunan landasan pacu ke-3 Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin.
Terkait hal-hal detail, ia meminta awak media bertanya langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. "Semuanya sudah (dilakukan) dalam pengusulan penjabat gubernur Jawa Barat," katanya. Jokowi membantah jika dianggap sebagai orang yang mengusulkan memilih Iriawan. Dia menegaskan, usulan itu datang dari Kemendagri.
Respons Jokowi ini berbeda saat awal tahun lalu. Kala itu usulan Menteri Tjahjo untuk mengangkat perwira aktif polisi menjadi pj gubernur sedang hangat-hangatnya. Jokowi pun meminta publik tidak berburuk sangka soal ini. "Sekali lagi, (usulan) itu belum masuk meja saya, jadi saya enggak mau komentar dulu. Jangan-jangan gak masuk ke meja saya, sudah ribut saja," kata Jokowi.
Wapres Jusuf Kalla ikutan mengomentari rencana hak angket yang akan bergulir di DPR. Kata dia, hak angket tentu kewenangan DPR. "Tapi sebelum hak angket, dikaji dulu," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, kemarin. JK memastikan penunjukan Iriawan sebagai Pejabat Gubernur sudah melalui kajian secara hukum. Kajian, kata dia, sudah dilakukan Mendagri dan Mensesneg Pratikno.
Penunjukan Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar menuai pro kontra. Mereka yang menolak menilai hal itu melanggar UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Sementara, Menteri Tjahjo beranggapan Iriawan tidak perlu berhenti jadi polisi. Ia beralasan status Iriawan kini tidak aktif berdinas karena mendapat penugasan sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. Tjahjo sendiri mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket.
Guru Besar UIN Bandung Nanat Fatah Natsir sangat menyayangkan keputusan pemerintah. Kata dia, pengangkatan Iriawan yang masih menjabat sebagai perwira aktif polisi justru seperti balik ke belakang. Padahal, di era reformasi, Presiden BJ Habibie sudah meletakkan pondasi demokrasi yang kokoh. Seperti menghapus dwi fungsi ABRI, memisahkan TNI dan Polri, mengeluarkan tahanan politik, memisahkan KPU dari Mendagri, dan memisahkan Jaksa Agung. Dulu Jaksa Agung masih berada dalam kabinet.
Menurut Nanat, langkah BJ Habibie sangat brilian dan berani. Reformasi yang dibuka di era Habibie itu kemudian diperkuat di era Gus Dur, dilanjutkan Mega dan dimantapkan SBY. "Yang bagus itu jangan sampai ternoda. Sudah bagus. Ini kok kembali lagi," kata Nanat, kepada
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Bekas Rektor UIN Bandung ini menilai wajar jika masyarakat curiga. Karena dari awal sudah banyak yang menentang karena dianggap melanggar UU Polri. Tapi kok masih dipaksakan. "Lagi pula seperti tidak ada orang sipil yang lebih baik saja. Padahal kan Sekda Jabar bisa diangkat," ujarnya. Nanat menjelaskan, pemerintah harus jeli dan bijak melihat penolakan yang ada di masyarakat. Jangan menyamakan Aceh dengan Jabar. Di Jabar banyak kelas menengah ke atas. Juga daerah yang memiliki banyak kampus terbaik di Tanah Air. Wajar jika kemudian masyarakat Jabar kritis.
Meski begitu, bekas Ketua Presidum ICMI Pusat ini mengatakan keputusan sudah diambil. Dia berharap Iriawan netral. Di Pilkada maupun Pilpres. Tugas pertama Iriawan adalah memelihara dan pengamanan pilkada di Jabar. Selain itu, melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya, Ahmad Heryawan. Yang sudah meraih 700 penghargaan. Termasuk mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan tertinggi bagi gubernur. Jangan pembangunan Jabar terhambat karena masyarakat yang rugi. "Juga tantangan bagi Iriawan adalah bagaimana membuat yang menolak, jadi menerima. Yang berkomentar negatif jadi positif," pungkasnya. ***
