DPR Mau Ajukan Angket Pelantikan Iwan Bule, Ngabalin: Awas Nanti Rakyat Tertawa

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait rencana DPR RI mengajukan hak angket pelantikan Komjen Pol M Iriawan alias Iwan Bule sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat.

Menurut dia, hal tersebut sah-saja dilakukan dalam negara demokrasi. Namun, dia menyarankan niat tersebut diurungkan karena pemerintah dan DPR masih membutuhkan waktu yang banyak dalam hal-hal yang produktif dalam melayani masyarakat.

"Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti UU yang mereka buat sendiri,” ucap Ngabalin dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (19/6).

Dia bilang, tidak mungkin pemerintah dalam membuat satu kebijakan strategis tidak berdasar pada ketentuan hukum dan UU yang berlaku baik UU Pilkada maupun UU ASN termasuk PP.

"Saya juga tudak mau menghabiskan waktu mengomentari pernyataan yang datang dari Partai Demokrat, itu menghabiskan waktu,” jelas Ngabalin.

Bahkan, dia mengkritik di masa SBY pun kejadian serupa kerap terjadi. Yakni ketika mengangkat Perwira Tinggi TNI/ Polri sebagai Penjabat Sementara Gubernur.

"Emang zaman Pak SBY waktu mengangkat Mayjend Tanri Bali beliau sudah pensiun? Atau penjabat Gubernur Jawa Timur jaman siapa dengan anggota polisi aktif di pusat,” bebernya.

Tak sampai di situ mantan politisi Senayan asal Papua Barat ini mengungkap pengangkatan Irjen Pol Carlo Brik Tewu dan Mayjen TNI Soedarmo selaku Pati aktif di TNI/Polri yang memegang jabatan Pjs Gubernur, tapi tak sampai diributkan seperti pengangkatan Komjen Pol M Iriawan.

"Tumben kenapa nggak ada yang ribut pada saat Irjen Pol Carlo Brix Tewu di Sulbar kemarin demikian halnya Mayjend TNI Soedarmo Penjabat Gub Aceh,” pungkas Ngabalin. [sam]