Demokrat: Sebaiknya Jokowi Segera Tarik Penunjukan Iwan Bule

Pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat sangat tidak elok. Apalagi, pelantikan ini ditengarai telah melanggar UU.

Begitu kata Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/6).

"(Pelantikan Iriawan) tak baik dan tak elok bahkan tak boleh karena melanggar UU," ujarnya.

Bahkan dalam menanggapi ketidakelokan tersebut, Hinca menyebut bahwa Partai Demokrat telah menginstruksikan fraksi di DPR untuk menggunakan hak angket. Tujuannya, untuk meminta penjelasan menyeluruh dari pemerintah.

"Partai Demokrat melalui fraksinya di DPR sesuai mekanisme yang ada akan meminta penjelasan Presiden Jokowi mengapa bisa terjadi hal ini, apalagi hanya beberapa hari jelang pencoblosan Pilgub Jabar," jelasnya.

Dia menyarankan Jokowi untuk membatalkan pelantikan itu. Karena sudah jelas bertentangan dengan UU 10/2016 tentang Pilkada.

"Sebaiknya Presiden Jokowi segera menarik keputusannya itu agar sesuai dengan sistem hukum," tukasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melantik Perwira Tinggi Polri yang dikenal dengan nama Iwan Bule kendati banyak pertentangan karena dianggap melanggar UU Pilkada.

Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan, dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [ian]