Ini Kewenangan Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan tidak memiliki kuasa untuk membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat acara pelantikan Iriawan di Gedung Merdeka Kota Bandung, Senin (18/6).

Selain itu, Tjahjo juga menjelaskan bahwa Pj Gubernur tidak bisa melakukan mutasi pegawai, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pj Gubernur hanya memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya mengambil  tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.

Ketentuan larangan tersebut kata Tjahjo, dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Tjahjo juga menekankan agar Iriawan dapat melaksanakan pemerintahan dengan membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD, Pimpinan organisasi perangkat derah dan seluruh Forkompimda dalam rangka mengefektifkan pemerintahan daerah.

Selain itu, Iriawan harus mampu membangun koordinasi yang baik dalam melaksanakan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan dengan unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu dalam rangka menyukseskan Pilkada Jawa Barat.

Pj Gubernur sambung Tjahjo bukanlah pejabat politik, sehingga harus memiliki kemampuan lebih serta keleluasaan dalam mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara dan jajaran TNI/Polri dalam Pilkada Serentak tahun 2018.

"Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengawal stabilitas politk dan keamanan di daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkasnya. [nes]