Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangannya untuk menetapkan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, berharap keputusan itu bisa dihormati semua pihak.
"Penetapan itu merupakan domain pemerintah yang seharusnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan tidak bertentangan dengan peraturan," ujar Ace kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/6).
Tetapi, Ace menekankan agar Iriawan sebagai perwira tinggi Polri sekaligus penjabat gubernur bisa netral dalam pengamanan Pilkada Serentak di seluruh Jabar. Apalagi, salah satu kandidat di Pilgub Jabar 2018 memiliki latar belakang yang sama dengan Iriawan.
Calon wakil gubernur Jabar, Irjen Pol Anton Charliyan, adalah kolega Iriawan di Polri. Mereka berdua adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Anton berpasangan dengan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Mereka diusung PDI Perjuangan.
"Kami mengingatkan agar Pak Iriawan ini harus menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat yang tanggal 27 Juni 2018 ini akan digelar Pilkada," jelasnya.
Ace memandang penetapan Iriawan, atau yang dikenal dengan nama Iwan Bule itu, sama saja mempertaruhkan citra pemerintah dan kepolisian.
"Jika tidak netral, tidak hanya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian yang akan hilang, tapi juga pemerintah juga akan rusak di mata publik," tukasnya.
[ald]
