Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020 disambut baik kalangan senator.
"Sebagai negara demokrasi ke-3 setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar ke-4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB," kata anggota DPD Dailami Firdaus, Minggu (10/6).
Menurut Dailami Firdaus, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik internasional maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian internasional.
"Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isyu Rohingya di Myanmar dan Palestina," kata Dailami Firdaus, yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI selama 2 tahun.
Indonesia akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020. Sekitar 37.000 personil militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.
"ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan," lanjut senator dari DKI Jakarta itu.
Indonesia terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB Jum'at 1 Juni 2018 di New York, Amerika Serikat.
"Saya berharap, selain meningkatkan profil negara, keanggotaan di DK-PBB ini juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia, baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, narkoba, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan," tutup Dailami Firdaus.
