Berita

Ratna Sarumpaet/Net

Politik

Ratna Sarumpaet: Mencabut Subsidi Rakyat Itu Radikalis!

JUMAT, 08 JUNI 2018 | 02:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Fokus pemerintah dalam mengartikan Pancasila hanya pada butir pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal ada butir lain yang tak kalah penting seperti tentang ekonomi, sosial, dan musyawarah.

Begitu kata aktivis Ratna Sarumpaet dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sejauh ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan pemerintah masih berkutat pada keberagaman untuk melawan aksi radikalisme. Padahal ini hanya bagian dari butir satu Pancasila. Sementara butir lain tidak pernah tersentuh.


“Bukan itu tidak penting, tapi jangan kita lemahkan Pancasila. Ada masalah keadailan, musyarawah mufakat, keadilan beradab,” urainya.

Khusus masalah radikalisme, Ratna meminta agar masalah ini tidak sebatas dimaknai dengan radikalisme agama. Ada juga radikalisme lain yang membuat masyarakat Indonesia serasa diteror setiap harinya.

Radikalisme itu, sambungnya bahkan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, yakni saat pemerintah mulai mencabuti berbagai subsidi bagi rakyat.  

Ratna bahkan menilai pemerintah saat ini sudah bertindak radikal kepada rakyat. Ini lantaran pemerintah mengabaikan kebutuhan rakyat dengan mencabut berbagai macam subsidi.

“Menurut saya itu radikalis. Itu teror kepada rakyat. Rakyat miskin semakin miskin,” ujarnya.

Di satu sisi, Ratna juga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan acuh terhadap segala kritik. Dia menjelaskan bahwa kritik merupakan bentuk kepedulian rakyat yang sayang pada negeri.

“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena presiden ada. Suka tidak suka dengan presiden, aku berbicara ke presiden karena dia yang memimpin,” tutupnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya