Larangan Mantan Napi Koruptor Caleg Picu Kesemrawutan Hukum

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menanggapi polemik larangan terhadap mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2019.

Menurut Wiranto, hal tersebut sah-sah saja asalkan langkah yang dilakukan tidak bertentangan dengan UUD dan peraturan UU di atasnya. Meski begitu ia mengapresiasi tujuan dari wacana yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

"Peraturan KPU itu nanti ditandatangani oleh Kementerian Kumham. Kumham sendiri akan disalahkan karena menentang peraturan di atasnya," ujar Wiranto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/6).