Berita

Mentan/Net

Politik

Anggota BPK: Seharusnya Menteri Amran Dapat Reward

KAMIS, 07 JUNI 2018 | 03:19 WIB | LAPORAN:

Anggota IV BPK Rizal Djalil memberi acungan jempol ke Kementerian Pertanian (Kementan) yang meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Menurut Rizal, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi Kementan sesuai standar dan telah mengungkapkan informasi keuangan secara memadai.

“Alhamdulillah Kementan dapat mempertahankan posisi yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk  itu, kami mengucapkan selamat kepada Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) dan jajarannya yang telah bekerja keras bersama dengan auditor BPK menyelesaikan semua proses pemeriksaan keuangan di Kementan,” kata Rizal saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK ke Amran di Gedung Kementan, Jakarta, Rabu (6/6).


Yang tak kalah menggembirakan, kata Rizal, Kementan mampu meningkatkan pendapatan mencapai 171 persen dari target. Dalam laporan keuangan Kementan pada 2017, anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp 340 miliar. Realisasi pendapatan mencapai Rp 584,95 miliar.

“Luar biasa, 171 persen pendapatan ini. Seharusnya Pak Menteri (Amran) dapat reward dari Menkeu (Sri Mulyani). Anggaran belanja sebesar Rp 24,3 triliun dengan realisasi belanja Rp 21,9 triliun atau 90,4 persen. Opini WTP,” tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga menyoroti persoalan data pangan yang jadi polemik dalam pengambilan keputusan. Walau Presiden Jokowi telah menyatakan hanya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam semua hal, termasuk pertanian, pihaknya akan mendukung dan mendorong revitalisasi Kementan untuk lakukan pengumpulan data baik dengan teknologi canggih maupun dengan metode lain.

“Paling tidak, kita punya data tandingan. Sebab BPS itu lambat. Sudah data kita (Kementan) saja yang dipakai,” tambahnya.

Rizal lalu menyindir Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mempermasalahkan keakuratan penggunaan satelit untuk melihat padi. Menurut dia, pandangan Darmin keliru. BPK sudah membuktikan bahwa data satelit akurat.

“Saat kami lakukan audit investigasi tujuan tertentu di Freeport, itu kan menggunakan satelit. Apa yang tidak bisa dilihat, bisa kita lihat (dengan satelit). Ke mana arah tailing-nya (pasir sisa tambang) bisa kita lihat. Mau di-zoom berapa pun bisa. Sekali lagi, kalau perlu dana untuk itu, kami akan mendukung. Sehingga tidak lagi ada persoalan terkait data luas lahan, data luas panen, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Menteri Amran tampak sumringan dengan predikat WTP ini. Menurutnya, raihan ini adalah sejarah bagi Kementan, karena dua tahun berturut- turut mendapat opini WTP.

“Ini adalah hasil kerja keras segenap jajaran Kementan dan kerja sama yang baik dengan BPK," katanya.

Mengenai polemik data produksi beras, Amran menjelaskan, peningkatan produksi tidak berarti harga di pasar harus anjlok. Kata Amran, harga beras yang tinggi saat ini karena kualitas yang dihasilkan petani memang bagus.

Amran lalu menunjukkan foto-foto yang mencerminkan produktivitas petani di beberapa wilayah yang begitu tinggi. Para petani juga sangat semangat untuk menanam. Saking semangatnya, sampai area pemakaman pun ditanami.

“Di sana (sambil menunjuk foto), jagung bahkan ditanam di kuburan, Prof. Kelihatannya yang akan ziarah kesulitan karena ada kebun jagung di makam. Itu terjadi karena kebijakannya tepat,” tambah Amran. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya