Berita

Politik

Semua Proyek Strategis Nasional Dikawal TP4P

SELASA, 05 JUNI 2018 | 05:25 WIB | LAPORAN:

PT Angkasa Pura I (persero) memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian proyek strategis nasional berada di bawah pengawasan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4P).

"Semua proses yang harus dilalui dalam rangka penyelesaian proyek strategis Nasional pasti dikawal TP4P," kata Direktur Hubungan Internasional dan Pengembangan Usaha PT AP I Sardjono Johny Citrokusumo usai menghadiri serah terima jabatan kajati Bali di Hotel Grand Inna Sanur, Senin malam (4/6).

Menurutnya, hasil memorandum of understanding (MoU) dengan kejaksaan sebagai langkah mewujudkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan pada setiap aspek proses bisnis di semua tingkatan.


"Kita kan sudah punya MoU dengan kejaksaan. Jadi ini adalah wujud dari kerja sama dua instansi untuk mewujudkan sebuah proses yang memenuhi aspek GCG, agar semuanya akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk proyek yang sedang dikerjakan di Bali, ini kepentingan nasional untuk menyambut IMF dan World Bank Forum," papar Johny.

Sementara Kepala Kejati Bali Amir Yanto menambahkan, dengan adanya TP4P sebagai unsur pendekatan prefententif merupakan bentuk pencegahan.

"Kehadiran kami dengan adanya TP4P  sebagai bentuk pencegahan dengan cara prefentif dalam menuju pembangunan yang ada di Bali," ucap Amir yang melakukan pisah sambut dengan kajati Bali sebelumnya Jaya Kusuma.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Panitia Nasional Penyelenggara Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2018.

"Pencapaian progress berkisar 77 persen sudah berjalan, sampai saat ini tidak ada hambatan yang begitu berarti, semua bidang-bidang terkait berjalan dengan baik," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/6/2018)

Luhut menjelaskan, Meeting Team Secretariat (MTS) IMF-WB melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan IMF-WB 2018 pada 8-14 Oktober 2018 dalam kurun waktu Juli-Agustus. Persiapan yang sudah didiskusikan seperti keamanan, visa, bea cukai, kesehatan, digital ekonomi sampai perihal pariwisata. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya