Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak tegas anak buahnya yang nakal dan "bermain" perkara kembali dipertanyakan.
Koordinator Aliansi Advokat Minahasa (AAM) Michael Rudolf Dotulong mengatakan, sudah terlalu banyak keluhan yang diutarakan para pencari keadilan kepada para aparatur penegak hukum, termasuk kejaksaan, namun tak kunjung mendapat tindakan.
Salah satu yang disorot Michael adalah jaksa di Sulawesi Utara (Sulut). Dalam menangani perkara korupsi Proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang II, Minahasa Utara (Minut), Sulut mereka disebut tidak profesional.
"Bukan hanya tidak profesional, tetapi juga malah turut mempermain-mainkan pengusutan perkara. Diduga kuat terlibat dalam melindungi para pelaku korupsi. Karena itu, Bapak Jaksa Agung HM Prasetyo harus melihat ini semua, kita menantikan langkah penindakan tegas terhadap para jaksanya yang nakal,†jelas Michael di Jakarta, Sabtu (2/6).
Bayangkan saja, lanjut Michael, untuk pengusutan perkara korupsi Proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang II, Minahasa Utara (Minut), Sulut, peran penting jaksa untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi tidak terlihat.
Dia mengungkapkan, perkara yang sudah terang benderang menyebutkan keterlibatan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan kroni-kroninya itu, malah seperti disengaja dilokalisir oleh jaksa hanya berputar-putar di penanganan biasa untuk anak buah Bupati Minut saja.
Tidak hanya itu, kata dia, untuk menghadirkan saksi kunci yang bisa mengungkap lebih jauh perkara yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp 8 miliar lebih itu, jaksa tak sanggup.
"Malah banyak dalih atau alasan yang tak masuk akal yang disampaikan jaksa di persidangan. Masa sudah berkali-kali dipanggil ke persidangan, Jaksa tak kunjung bisa menghadirkan saksi. Majelis Hakim pun sudah mengeluarkan surat perintah kepada Jaksa untuk segera menghadirkan para saksi kunci, tidak juga dilakukan,†papar Michael.
Berbulan-bulan kasus itu disidangkan, menurut Michael, persoalannya selalu berputar-putar di situ-situ saja.
"Beberapa kali persidangan tidak berlangsung, padahal sudah dibuka oleh Majelis Hakim, dikarenakan jaksa tak kunjung hadirkan saksi yang akan bersaksi di persidangan,†katanya.
Dia pun menyebut, dalam beberapa peristiwa yang dia ketahui, jaksa bertemu diam-diam dengan pihak pelaku korupsi yakni Bupati Minut dan kawan-kawan.
Pertemuan-pertemuan itu, lanjut Michael, diduga kuat untuk melakukan setting-an penanganan perkara agar tidak membongkar peran Bupati Minut.
"Tidak profesional, melanggar etika, melanggar hukum, membelokkan pengusutan dan tidak menegakkan hukum. Untuk apa lagi kalau sudah begitu? Malu dong Korps Adhiyaksa yang besar itu. Tidak akan dipercaya masyarakat lagi dong. Para pencari keadilan dibuat susah dan kian disusahin. Pak Jaksa Agung HM Prasetyo harus bertindak tegas,†tutupnya.
[sam]
