Presiden Jokowi sepertinya terjangkit penyakit lupa ingatan.
Begitu sindiran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono terkait pengakuan Jokowi yang tak tahu-menahu soal rencana pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk seluruh wakil rakyat baik di DPR, MPR, maupun DPD RI.
"Waduh Joko Widodo udah kena penyakit lupa kali ya. Wong dia sendiri yang ngumumin," cetus Arief saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/6).
Menurutnya wajar saja jika para anggota dewan terhormat itu mendapat jatah THR seperti halnya pegawai negeri sipil (PNS). Termasuk, kata dia, pengurus dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Masa anak buah dapat THR, DPR, MPR dan Presiden enggak dapat sih. Ya otomatis
dong harus dapet, begitu juga pengurus dan pegawai BPIP yang gaji selangit tingginya harus dapat THR. Begitu juga menteri-menteri harus dapet gaji ke 13 juga
dong. DPR, MPR, menteri serta wapres dan presiden tetap berhak dapat THR, walaupun sebenarnya nilainya teramat kecil dibandingkan dengan uang sampingannya. Kepala daerah dan DPRD juga harus dapat," urainya.
Justru ia meyakini pengakuan tidak tahu Jokowi itu semata demi meraih simpati dari Aparatur Sipil Negara (ASN), keluarga TNI-Polri, honorer, serta pensiunan. Sebab, Jokowi sudah pasti menjadi bulan-bulanan publik karena kebijakan THR dan gaji ke-13 tersebut.
Namun, kata Arief lagi, pencitraan Jokowi itu sudah tidak mempan.
"Engga ngaruh lagi pencitraan
kayak kura kura dalam perahu, pura-pura engga tahu Joko Widodo.
Wong kita dukung penuh
kok tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan pensiunan," tegas Arief.
Malahan, lanjut Arief, Partai Gerindra mendesak bukan cuma memberikan THR dan gaji ke 13, pemerintah juga harus menaikkan gaji ASN, TNI dan Polri serta pegawai honorer. Sebab selama tiga tahun terakhir katanya gaji mereka tidak pernah dinaikkan.
Dengan kenaikan gaji aparat negara, Arief menekankan itu bisa dijadikan
benchmark atau nilai standar bagi kenaikan upah buruh nantinya.
"Dan jangan lupa angkat pegawai honorer seperti guru honorer, perawat honorer, Pamong Praja harus jadi PNS tahun ini," pungkas Arief.
[wid]
