Berita

Tjahjo Kumolo/Net

Politik

Mendagri: Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati

KAMIS, 31 MEI 2018 | 03:10 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Keberagaman yang ada di Indonesia sedang mengalami ujian. Itulah sebabnya seluruh elemen bangsa senantiasa diingatkan untuk bersatu-padu terus menjaga kebhinnekaan yang ada di tengah masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, Indonesia terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 13 ribu suku, banyak agama dan keyakinan.

"Itulah sebabnya, Bhinneka Tunggal Ika ini harga mati, inilah yang namanya NKRI," katanya dalam diskusi Forum Merdeka 9 tema "Merawat Keberagaman, Menangkal Terorisme dan Radikalisme" di Gedung Serbaguna, Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (30/5).


Sejatinya, menurut Mendagri, Indonesia telah teruji sebagai bangsa yang senantiasa merawat keragaman. Dimana, sambung dia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat dan nilai yang menyatukan bangsa ini. Sejarah bahkan telah membuktikan bagaimana NKRI diuji. Dan hingga sekarang, NKRI tetap tegak berdiri.

Mendagri mengakui, akhir-akhir ini kebhinnekaan kembali diuji. Lantaran itulah, dia mengingatkan agar semua pihak waspada.

"Saya mengimbau semuanya untuk kembali mengikat kebhinnekaan, membangun komunikasi, serta memperkuat dan memperkokoh kembali NKRI tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan," tuturnya.

Mendagri menegaskan, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika bisa dikatakan sebagai azimat bangsa. Ini adalah kekuatan sekaligus penanda kedaulatan. "Pancasila harga mati. Pun NKRI, dan Kebhinekaan. Tapi sejak Indonesia merdeka, banyak yang terus merongrong," katanya.

Upaya merongrong tersebut, menurut Mendagri, terkait pada tiga permasalahan yang memang masih dihadapi bangsa sejak merdeka 71 tahun lalu. "Tiga permasalahan itu terkait dengan sandang, pangan, dan papan," urainya.

Namun di era Presiden Joko Widodo, Mendagri mengatakan, pekerjaan rumah yang belum rampung itu senantiasa coba diselesaikan. Percepatan pembangunan dengan bertumpu pada pemerataan digenjot terus.

"Dalam mempercepat pembangunan, pemerintah mencermati kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, menyangkut lapangan pekerjaan, dan masalah pengangguran," katanya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya