Berita

Foto: Net

Politik

Petani Di Patimban Minta Jokowi Beri Ganti Rugi Layak

RABU, 30 MEI 2018 | 13:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo diminta untuk memperhatikan nasib petani yang terdampak proyek Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Timur.

Ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) Arim Suhaerim menegaskan bahwa pihaknya sangat berharap Jokowi mengeluarkan kebijakan terbaik untuk petani. Salah satunya, dengan memberikan harga ganti rugi lahan terdampak yang sesuai.

“Harga ganti rugi lahan terdampak, sebagai pertimbangan adalah harga hasil penelitian PSP3 IPB Bogor,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (30/5).


Di samping pembebasan tanah yang sejahtera, para pemilik warung yang sudah lama menetap di pinggiran pantai, baik yang masuk penetapan lokasi (penlok) maupun di luar penlok, harus mendapatkan ganti rugi yang mensejahterakan. Termasuk, ada relokasi warung bagi yang tidak punya rumah.

Selain itu, lanjut Arim, petani juga meminta agar musyawarah harga dilakukan dengan semangat mencari titik temu yang terbaik, bukan dengan memaksakan kehendak.

“Sementara dalam penyerapan tenaga kerja diutamakan dan didahulukan warga terdampak dan warga sekitarnya yang lebih dekat dengan areal pelabuhan, sesuai dengan skill yang dimiliki untuk menghindari kesenjangan sosial dan tidak dimonopoli pihak tertentu,” tukas Arim.

Semua tuntutan itu, sambung Arim, telah diberikan Jokowi pada Senin (28/5) lalu. Saat itu sebanyak 175 petani yang terdampak proyek Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Timur, berunjuk rasa di didepan Ombudsman RI, Gedung DPR, Kemenhub, dan Istana Negara.

Jika tidak ada respon dari pemerintah pusat, pihaknya bersepakat tidak akan menandatangani apapun terkait pelepasan hak.

"Artinya pembebasan lahan tidak akan terjadi," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya