Impor Garam Akal-akalan, Garda NKRI Desak Jokowi Copot Airlangga

. Ketua Umum Garda NKRI Haris Pratama menilai kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian adalah akal-akalan.

"Terindikasi melibatkan pucuk pimpinan kementerian tersebut. Perkoncoan importasi pada kementerian tersebut sangat sarat dengan kepentingan bisnis dan bukan untuk kepentingan rakyat," beber Haris saat berbincang dengan redaksi, Senin malam (28/5).

Impor garam berdasarkan data infografis yang merupakan kebohongan dengan alasan kebutuhan mendesak menjelang Lebaran. Terkait hal ini, Haris berjanji bakal melakukan aksi tabur garam di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5).

Aksi ini, kata Haris, untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menghentikan kengawuran Kementerian Perindustrian yang melegalkan importasi garam dengan tambahan quota yang tidak sesuai dengan kebutuhan komsumsi domestik maupun industri dalam negeri.

"Kami harap Pak Jokowi segera mencopot Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian atas kebijakan importasi yang tidak pro pada petani," harapnya.

Peraturan Pemerintah 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri terbit pada 15 Maret 2018 lalu.

PP impor garam tersebut menghapus kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan rekomendasi impor garam industri. Sebagai penggantinya, Kementerian Perindustrian diserahi kewenangan memberikan rekomendasi impor garam. [rus]