Berita

Foto/Net

Hukum

Temuan KTP-el Rusak Di Bogor Bukan Alat Bukti Milik KPK

SENIN, 28 MEI 2018 | 14:37 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah isu yang beredar terkait ditemukannya KTP Elektronik (KTP-el) rusak, yang menggegerkan publik baru-baru ini merupakan barang bukti dari perkara kasus korupsi pengadaan KTP-el.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menegaskan jika sejumlah KTP-el tersebut bukan barang bukti milik KPK.

"Terkait dengan informasi yang beredar di publik adanya pernyataan pihak Kemendagri bahwa sejumlah KTP yang jatuh di daerah bogor adalah barang bukti KPK, kami tegaskan hal tersebut tidak benar," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/5)


Febri juga mengaku telah mengecek tentang temuan KTP tersebut ke pihak penyidik, namun penyidik mengatakan KTP itu memang bukan alat bukti milik KPK.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus berjalan," tukasnya.

Ia menambahkan, jika sejauh ini seluruh barang bukti yang dibutuhkan sudah disita dan sudah diajukan ke persidangan untuk kasus yang sudah di pengadilan dan dalam penguasaan penyidik jika dalam proses penyidikan.

Sebuah karung berisikan ratusan KTP-el ditemukan warga di Jalan Salabenda, Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu kemarin (26/5).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena karung berisikan KTP-el itu tersebar luas melalui media sosial. Dari kabar yang beredar ratusan KTP-el itu terjatuh dari sebuah truk yang melaju ke arah Parung.

Melalui foto yang tersebar juga, diketahui ratusan KTP-el itu merupakan KTP-el warga Sumatera Selatan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa KTP-el yang ditemukan tercecer tersebut merupakan KTP-el invalid yang hendak dibawa dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu menuju gudang Kemendagri di kawasan Semplak, Bogor. [fiq]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya