Aktivis Malari: Polisi Enggak Perlu Bubarkan Demo Dengan Kekerasan

Tindakan represif aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap aksi mahasiswa HMI MPO saat memperingati 20 Tahun Reformasi di depan Istana Negara disesalkan.

Aktivis reformasi, Hariman Siregar menegaskan, aksi main hakim sendiri oleh aparat itu haruslah segera dipertanggungjawabkan.

"Ini harus harus di evaluasi (oleh atasan mereka), diperiksa, kenapa kalian sampai begitu. Supaya enggak terulang lagi," desaknya di sela-sela diskusi yang diselenggarakan Indonesian Democracy Monitor (InDEMO) bertajuk 'Partai Politik dan Pilkada Serentak, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Politik Elektoral' di kawasan Jalan Lautze Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Pria yang dikenal sebagai pentolan aktivis peristiwa Malari ini tak setuju dengan desakan agar Kapolri, Jenderal Polisi, Tito Karnavian bertanggung jawab dengan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Saya juga enggak setuju kalau cuma gara-gara demo seperti itu kok jauh benar sampai nuntut Kapolri mundur itu enggak benar dong. Itu kan petugas lapangan saja, ada atasannya, atasannya punya atasan lagi, ditanya sama Kapolres, apa yang terjadi sih. Supaya semuanya puas," tegasnya.

Bukan tanpa sebab, menurut dia, apapun alasannya, aparat keamanan tak boleh membubarkan aksi masa dengan tindakan sekeras itu.

"Saya kira saya menyalahkanlah kalau sampai ada tindakan kekerasan dari aparat yang berlebihan," sesalnya.

Seharusnya, setelah 20 tahun reformasi, aparat polisi lebih terlatih. Konkretnya, di setiap aksi massa, ada tim khusus yang memang sangat terlatih untuk mengendalikan massa demonstran dengan cara-cara yang lebih baik.

"Saya kira enggak diperlukanlah kekerasan berlebihan itu. Enggak ada membubarkan dengan kekerasan itu enggak boleh," pungkasnya. [sam]