Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Hukum Indonesia (APPTHI), Laksanto Utomo telah menyerahkan hasil eksaminasi Putusan Pengadilan Tinggi DKI kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, kemarin (Selasa, 21/5).
Menurut Laksanto, APPTHI menyerahkan dokumen hasil eksaminasi atas putusan perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI ke Wantimpres agar dapat disampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat luas menilai masih sulit mencari keadilan khususnya di pengadilan, meskipun reformasi sudah berjalan dua dekade.
"APPTHI sebagai wadah pimpinan perguruan tinggi hukum se-Indonesia berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dan keadilan yang dipandang tidak berimbang, tidak adil, dan tidak profesional oleh penegak hukum," terang Laksanto dalam keterangannya.
Kondisi ini dinilainya memprihatinkan karena betapa sulit memperoleh keadilan di Indonesia sebagai negara hukum.
Laksanto yang didampingi Ketua Dewan Pembina APPTHI, Faisal Santiago menjelaskan, komitmen APPTHI untuk mengawal proses penegakan hukum itu, antara lain diwujudkan dengan melakukan kegiatan eksaminasi atas putusan pengadilan yang menjadi sorotan masyarakat dan dipandang tidak adil, juga mencederai proses penegakan hukum.
APPTHI berkepentingan untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara terkait, termasuk Wantimpres. Sebab, posisi penasehat presiden ini sebagaimana diatur Pasal 16 UUD 1945, Jo. UU 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, bertugas antara lain memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden, termasuk terkait pembangunan hukum nasional.
[wid]
