Berita

Rizal Ramli/net

Bisnis

Ini Yang Bikin Badan Ekonomi Indonesia Lemah

JUMAT, 18 MEI 2018 | 20:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada banyak bukti pemerintah tidak mengelola ekonomi dan utang luar negeri dengan hati-hati.

Ekonom senior eks Menko Perekonomian, Rizal Ramli, mengatakan, pengelolaan ekonomi tidak bisa dibilang prudent jika semua indikator, kecuali primary balance, terdeteksi negatif.

"Lihat semua indikator negatif, except primary balance. Ini yang menyebabkan badan ekonomi Indonesia lemah," katanya.


Rizal merujuk pada data indikator ekonomi Indonesia pada kuartal I 2018 yang diungkap lewat akun twitternya. Di sana tertulis neraca perdagangan migas-2,4; neraca perdagangan jasa -1,4; transaksi berjalan (current account) -5,5; keseimbangan premier 1,7; neraca pendapatan primer -7,9 dan neraca pembayaran -3,9. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan 2018.

"Ini belum memperhitungkan harga minyak mentah US$ 85-100/barel. Bakal menambah defisit US$ 6-8 Miliar. Begitu kok ngaku kelola ekonomi dengan hati-hati?" sindir eks anggota Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa ini.

Data dari Kemenkeu mengungkap utang pemerintah per Maret 2018 sudah mencapai Rp 4.136,49 triliun.

Menkeu, Sri Mulyani, sempat menyatakan bahwa pemerintah mengelola utang dengan prudent.

Klaim itulah salah satu hal yang memicu Rizal Ramli menerima tantangan Presiden Jokowi dan mengajak Sri Mulyani untuk debat terbuka soal utang pemerintah.

Namun, Sri Mulyani tidak mau menerima tantangan debat ilmiah tersebut. Sementara Kementerian Keuangan menerangkan bahwa pemerintah menerapkan strategi untuk mengantisipasi dampak meningkatnya Fed Fund Rate serta ketidakpastian global secara keseluruhan.

Kemenkeu yakin rasio utang akan menurun setelah semester I tahun ini seiring meningkatnya produk domestik bruto (PDB). [ald]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya