Akun twitter resmi Presiden Joko Widodo (@jokowi) ramai dibicarakan karena mengunggah cuitan tentang kelompok musik JKT48 pada Rabu (16/5).
Unggahan tersebut kemudian dihapus dan beredar kabar resmi bahwa admin dari akun twitter @jokowi sudah dibebastugaskan
Pengamat media sosial dari Institut Media Sosial dan Diplomasi (Komunikonten), Hariqo Wibawa Satria percaya tim media Presiden akan melakukan perbaikan agar kejadian serupa tak terulang. Namun ia memberikan usulan kepada pihak twitter dan media sosial lainnya, di antaranya memberikan peringatan kepada penggunanya sebelum sebuah konten diunggah.
"Misalnya dengan kalimat 'apakah anda yakin konten yang anda unggah benar?', atau 'apakah anda yakin ini adalah akun anda?'" ujar Hariqo dalam keterangannya, pagi ini (Kamis, 17/5).
Dengan demikian, jelas Hariqo, pengguna media sosial ada jeda waktu untuk mengecek apakah konten yang akan diunggah benar. "Atau, jika ia admin akun seorang tokoh, ia punya waktu mengecek, apakah ini akun dia atau akun tokoh yang dia kelola," imbuhnya.
Cara ini memang mengurangi sedikit saja kecepatan, namun ia yakin ini cukup efektif untuk mengantisipasi kesalahan yang dapat merugikan sang pemilik akun dan organisasinya.
"Paling tidak ini bisa diterapkan kepada pengguna twitter yang sudah diverifikasi oleh twitter atau memiliki centang biru atau pengguna twitter baru. Hal ini juga menjaga kredibilitas media sosial yang memberikan verifikasi kepada penggunanya. Sangat disayangkan jika pengguna yang sudah terverifikasi melakukan kesalahan fatal," papar Hariqo.
Hal kedua yang diusulkan Hariqo adalah agar media sosial mengubah ketentuan penggunaan (term of use) dalam format tanya jawab.
"Akan lebih baik jika term of use saat seseorang membuat akun di internet diubah dalam format tanya jawab. Contoh pertanyaan, apakah jika kami memberikan akun ini anda siap tidak melakukan kesalahan seperti…?. Tanya jawab seperti ini akan lebih menempel di pikiran pengguna medsos," tambah Hariqo.
Terlepas dari hal itu, Hariqo mengapresiasi langkah cepat dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang langsung meminta maaf dan mengambil tindakan.
"Mengakui kesalahan ini bagus, ketimbang menuduh jika akun yang bersangkutan dibajak atau menimpakan kesalahan kepada pihak lain," ujar Hariqo
Dalam catatan Komunikonten, kata Hariqo, kesalahan unggah di media sosial oleh akun resmi pemerintah beberapa kali terjadi selama November-Desember 2017.
Pertama, akun twitter Kementerian Luar Negeri
@Portal_Kemlu_RI yang menampilkan konten porno. Berikutnya akun twitter Sekretariat Kabinet
@Setkabgoid salah unggah kutipan Presiden Jokowi.
Terakhir, akun twitter Kementerian Pertanian
@Kementan yang mengunggah berita terkait Ketum PAN, Zulkifli Hasan, ini juga sudah diakui sebagai kesalahan admin.
[wid]
