Hasto: Koalisi Pemerintah Sepakat Percepatan Revisi UU Anti Terorisme

Presiden Jokowi wajib menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk memerangi terorisme. Pengerahan kekuatan secara maksimal ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, kepada redaksi sebelum rekaman Jaya Suprana Show di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (16/5).

"Kalau kita melihat tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tanpa undang-undang pun dengan kewenangan yang begitu besar untuk melindungi segenap bangsa, presiden kami harapkan dapat menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk memerangi terorisme," kata Hasto.

Hasto mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan seluruh kekuatan bangsa, misalnya ormas Nahdlatul Ulama, untuk memerangi terorisme. PDIP juga menganjurkan masyarakat mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) agar masyarakat bisa berpartisipasi jika menemukan hal-hal mencurigakan.

"Kami juga merespons aspirasi dari masyarakat dan juga dari Presiden Jokowi sendiri untuk mempercepat penyelesaian RUU Anti Terorisme," terangnya.

Mengenai revisi UU 15/2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme), PDIP melakukan lobi-lobi politik agar penyelesaiannya bisa rampung dalam waktu secepat mungkin.

"Kami telah menginisiasi dengan seluruh sekjen partai politik pengusung pemerintah untuk bertemu dengan Bapak Wiranto (Menko Polhukam) dan kami menyepakati agenda-agenda percepatan penyelesaian RUU tersebut," terangnya.

Dia berharap pemerintah dan DPR bersatu mempercepat penyelesaian UU tanpa ada perdebatan panjang lebar.

"Tanpa perlu beragumentasi lagi, karena kita harus percaya kalau terorisme kita biarkan maka akan merusak negara Pancasila," kata Hasto. [ald]