Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) terus melebarkan sayap. Kali ini, ormas yang diinisiasi oleh para aktivis 98 itu resmi membentuk kepengurusan di Provinsi Maluku.
Peresmian DPD Pospera Maluku dilaksanakan di Hotel Tirta Kencana, Amahusu, Ambon (Selasa, 15/5). Adapun Maluku menjadi DPD ke-30 bentukan Pospera.
Ketua DPD Pospera Maluku, Tina Welma Tetelepta menjelaskan, siap membawa Pospera Maluku untuk melaksanakan kerja-kerja nyata untuk masyarakat.
"Kita juga sangat siap merawat keberagaman dan bersama menjaga Indonesia," kata dia dalam sambutannya.
"Saya ingin masyarakat Maluku tidak mengenal Pospera hanya lewat kata-kata, melainkan melalui kerja-kerja nyata ke depan, seperti apa yang dilakukan kawan-kawan Pospera di daerah lain," sambung Tina.
Dia menegaskan, keberagaman membuat Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Tina komit menjaga keberagaman yang ada di Maluku lewat kata dan perbuatan.
Tina juga ikut mendoakan para korban rentetan teror bom yang terjadi di Surabaya, baru-baru ini. Kepada keluarga korban, dia berpesan agar tetap sabar dan tabah.
Terlepas dari itu, Tina bangga karena Pospera Maluku terbentuk bertepatan dengan Hari Pattimura.
"Saya juga bangga karena Maluku tidak dilupakan. Semoga kehadiran Posprera di Maluku dapat menjadi hati dan telinga bagi Presiden Jokowi sehingga membawa perubahan bagi Maluku yang sekarang ada dalam urutan termiskin nomor dua," demikian Tina.
Ketua Umum DPP Pospera, Mustar Bonaventura senang karena kepengurusan Pospera Maluku bisa terbentuk.
"Selamat datang dan selamat mengabdi untuk rakyat. Pospera Maluku merupakan provinsi ke-30 dimana kepengurusan kita terbentuk," jelas dia di tempat yang sama.
Dalam kesempatan ini, Mustar juga mengutuk keras rentetan teror bom yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
"Tindakan biadab itu, telah mengoyak-ngoyak rasa kemanusian. Jangan takut. Lawan terorisme dengan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya," tandasnya.
Selain Mustar, hadir juga dalam acara ini pembina Pospera Maluku, Arnold thenu dan sejumlah pengurus DPC yang mewakili 11 unsur Kabupaten-Kota.
[sam]
