Berita

Foto/Net

Politik

Rupiah Diguncang Dolar, Jokowi Sebaiknya Tak Nyapres Lagi

JUMAT, 11 MEI 2018 | 17:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Janji kampanye yang disampaikan Joko Widodo saat pilpres 2014 rupiah akan menguat Rp 10.000 dolar AS bila dirinya menjadi presiden jauh panggang dari api. Beberapa hari ini rupiah malah tembus Rp 14.000 per dolar AS.

"Pemerintahan Jokowi gagal total dalam mengelola ekonomi. Wajar banyak pihak yang menyindir 'jadi presiden itu berat, Pak Jokowi cukup 1 periode atau mundur saja," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha melalui pesan elektronik kepada redaksi, Jumat (11/5).

Dia mengatakan anjloknya rupiah dihadapan dolar membuat publik tidak percaya terhadap rezim Jokowi dalam menstabilkan ekonomi. Tak hanya itu, ketidakpercayaan juga muncul di kalangan investor.


Panji menambahkan ekonomi adalah faktor utama meninjau keberhasilan kinerja sebuah pemerintahan. Sementara selama Jokowi berkuasa, pertumbuhan ekonomi RI stagnan di angka 5%.

Dia mengatakan kian mahalnya harga-harga sembako juga menjadi pemicu ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi. Adapun investasi besar-besaran dari Tiongkok membuat investor dari negara lain mundur.

Panji pun menyarankan Jokowi mengurungkan diri maju sebagai capres karena tidak ada prestasi yang sangat membanggakan di era kepemimpinannya. Masyarakat banyak mengeluh, UMKM mengeluh, dan tidak sedikit pula usaha ritel gulung tikar.

"Penyebab dari anjloknya ketidakpercayaan publik adalah Jokowi tidak mampu menjalankan komitmen janji Pilpres 2014 lalu hingga saat ini," tutup Panji.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya