Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

NU: Kontra-Terorisme Harus Dimulai Dari Sekolah Dan PT

KAMIS, 10 MEI 2018 | 22:57 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diimbau untuk tidak hanya menggunakan pendekatan hukum dalam membasmi aksi terorisme.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Ubaidillah Amin Moch menjelaskan, tindakan radikalisme juga harus dicari akar persebarannya.

"Pemerintah perlu memaksimalkan peran Kemendikbud dan Kemenristek Dikti untuk melakukan upaya deradikalisasi sejak dini," jelas dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis malam (10/5).


Dia menjelaskan, tempat pendidikan yang masih steril dari ideologi radikal adalah lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang dimiliki oleh NU, Muhamadiyah, Persis, Al wasliyah dan ormas islam moderat lainnya.
"Sedangkan benih-benih radikalisme akan sangat mudah masuk ke anak-anak muda yang ada di sekolah-sekolah umum maupun perguruan tinggi," sambung Ubai.

Pengurus Pusat Pagar Nusa itu menjelaskan, data BIN terbaru menyebutkan bahwa 39 persen mahasiswa telah menjadi basis penyebaran radikalisme.

"Soal terorisme pemerintah harus fokus di lembaga pendidikan umum, Mendikbud dan Menristejkdikti harus membuat strategi gerakan deradikalisasi secara konkret, tak cukup dengan pendekatan hukum seperti saat ini. Benih-benih radikalsime itu dijejalkan dari usia muda,” jelasnya.

Dia menambahkan, napiter di Mako Brimob hanya sebagian kecil dari para pelaku teror yang belum tertangkap. Karenanya, pemerintah dan masyarakat sipil harus bergotong royong membumikan gerakan anti terorisme.

"Persoalan terorisme harus diperangi bersama, semua unsur negara harus memberikan perhatian serius. Masyarakat harus sadar bahwa aksi kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, apalgi menghilangkan nyawa mansuia,” demikian Ubaidillah sembari menambahkan ikut berbela sungkawa dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya