Berita

Zulkifli Hasan/Net

Politik

Zulhas: Soal Undangan Pertemuan Sekjen, Tanya Sama Pramono Dong!

SENIN, 07 MEI 2018 | 18:47 WIB | LAPORAN:

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang tidak diundang dalam pertemuan koalisi pendukung pemerintah di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jakarta, Senin (7/5) siang.

Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan mengaku tidak terlalu ambil pusing soal undangan pertemuan yang tidak menyertakan partainya itu.   

Menurutnya, undangan pertemuan tersebut merupakan hak tuan rumah yang dalam hal ini Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.


"Kalau undangan itu haknya sana, kalau undangan tanya sama Mas Pram dong," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Disinggung mengapa PAN sampai tidak diundang dalam pertemuan itu, Zulkifli mengaku akan menanyakan pada Sekjen PAN, Eddy Soeparno.

"Saya baru dari Cipanas, jadi saya baru sampai. Nanti saya tanya sama Sekjen," tukas pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Diberitakan, sekjen partai politik pendukung pemerintah melakukan pertemuan untuk konsolidasi sesama partai pendukung Jokowi, siang tadi.

Para sekjen parpol yang hadir di kantor Menseskab Pramono Anung adalah Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Hanura Herry Lontung, Sekjen Nasdem Jhonny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno tidak menerima undangan pertemuan para sekjen partai koalisi pendukung pemerintah di Kantor Sekretariat Kabinet. Eddy sama sekali tidak tahu ihwal pertemuan tersebut.

"Kami tidak pernah menerima undangan pertemuan para sekjen partai koalisi atau kabar rencana pelaksanaan pertemuan tersebut," ujar Eddy Soeparno melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (7/5). [ian]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya