Berita

Zulkifli Hasan/Net

Politik

Zulhas: Soal Undangan Pertemuan Sekjen, Tanya Sama Pramono Dong!

SENIN, 07 MEI 2018 | 18:47 WIB | LAPORAN:

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang tidak diundang dalam pertemuan koalisi pendukung pemerintah di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jakarta, Senin (7/5) siang.

Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan mengaku tidak terlalu ambil pusing soal undangan pertemuan yang tidak menyertakan partainya itu.   

Menurutnya, undangan pertemuan tersebut merupakan hak tuan rumah yang dalam hal ini Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.


"Kalau undangan itu haknya sana, kalau undangan tanya sama Mas Pram dong," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Disinggung mengapa PAN sampai tidak diundang dalam pertemuan itu, Zulkifli mengaku akan menanyakan pada Sekjen PAN, Eddy Soeparno.

"Saya baru dari Cipanas, jadi saya baru sampai. Nanti saya tanya sama Sekjen," tukas pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Diberitakan, sekjen partai politik pendukung pemerintah melakukan pertemuan untuk konsolidasi sesama partai pendukung Jokowi, siang tadi.

Para sekjen parpol yang hadir di kantor Menseskab Pramono Anung adalah Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Hanura Herry Lontung, Sekjen Nasdem Jhonny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno tidak menerima undangan pertemuan para sekjen partai koalisi pendukung pemerintah di Kantor Sekretariat Kabinet. Eddy sama sekali tidak tahu ihwal pertemuan tersebut.

"Kami tidak pernah menerima undangan pertemuan para sekjen partai koalisi atau kabar rencana pelaksanaan pertemuan tersebut," ujar Eddy Soeparno melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (7/5). [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya