Berita

Politik

Menkominfo: Facebook Tidak Boleh Hanya Menunggu Otoritas Inggris

SENIN, 07 MEI 2018 | 17:57 WIB | LAPORAN:

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengklarifikasi kasus kebocoran data pengguna Facebook kepada Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific, Simon Milner.

Kebocoran data pengguna itu melibatkan pihak ketiga yaitu konsultan politik Cambridge Analytica. Usai pertemuan, Rudiantara, menjelaskan bahwa kasus ini sedang ditangani oleh aparat hukum di Inggris.

"Tadi disampaikan bahwa Cambrigde Analityca sekarang sedang diaudit, bahkan bukan oleh Facebook tapi oleh otoritas di Inggris. Jadi Facebook pun harus nunggu," ujar Rudiantara di Kementerian Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/7).


Namun, pihak pemerintah Indonesia menegaskan kepada Facebook bahwa harus ada upaya lain untuk mempercepat kejelasan perkara ini.

"Saya sampaikan di rapat, enggak bisa hanya menunggu dari otoritas Inggris. Juga harus cari upaya lain," tegas Rudiantara.

Dari 80 juta data pengguna yang diduga bocor di berbagai negara, Indonesia termasuk salah satu yang jumlah kebocorannya paling besar yaitu satu juta data pengguna. Angka ini didapatkan dari keterangan Facebook.

Namun, Simon belum memastikan jumlah data pengguna Facebook yang bocor karena masih dikaji oleh otoritas di London.

"Dalam hal ini Facebook melakukan (investigasi) paralel. Sambil menunggu informasi dari audit di Inggris, Facebook akan lakukan langkah konkret guna mencegah kebocoran data," jelas Rudiantara.

Selain membahas isu kebocoran data, Rudiantara dan Simon juga membahas soal penanggulangan konten-konten negatif dalam Facebook yang mengarah ke sentimen suku, agama, ras dan antargolongan. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya