Rini: Saya Dicemarkan…

Menteri BUMN Rini Soemarno merasa dirugikan karena rekaman pembicaraanya dengan Dirut PLN Sofyan Basir tersebar di medsos. "Saya merasa nama saya dicemarkan karena yang beredar itu sudah dipotong-potong dengan tujuan tertentu, yaitu pencemaran nama baik saya," kata Rini, di kompleks perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Rini menegaskan, pembicaraan dalam rekaman telepon ini terkait proyek terminal penampungan gas alam cair di Bojonegara, Serang, Banten. PLN akan menjadi pembeli (offtaker) 80 persen gas dari proyek itu. Kata dia, pembicaran dengan Sofyan saat itu bukan soal bagi-bagi jatah fee. Menurut dia, penguasaan saham di suatu proyek oleh BUMN sangat penting. "Untuk menjaga bahwa kalkulasi dari produk yang akan dijual itu, cost-nya, penjualan, pricing-nya, kami harus ikut," kata Rini.

Mengenai dugaan ‘bagi-bagi fee’ yang melibatkan kakak kandungnya Ari Soemarno dalam proyek ini, Rini juga membantahnya. Dia menegaskan apa yang dilakukannya selama 3,5 tahun menjadi menteri, adalah memperjuangkan kepentingan BUMN. Soal bocornya pembicaraan telepon tersebut, Rini mengaku sudah melapor ke polisi, Senin lalu. Laporan ini dilakukan melalui kuasa hukumnya. Ia mengajukan laporan karena merasa dirugikan oleh pihak yang menyunting dan menyebarkan pembicaraannya tersebut.

Rini enggan menanggapi usulan dari beberapa pihak untuk membuka sendiri isi rekaman tersebut. Ia mengaku telah menyerahkan segala urusan terkait rekaman telepon dengan Sofyan kepada pengacaranya. "Saya sudah berikan kuasa kepada pengacara dan pengacara saya sudah laporkan ke pihak kepolisian hari Senin, jadi tanya kan saja ke mereka," ujar Rini.

Rini menekankan bahwa persoalan rekaman itu sudah masuk bentuk pencemaran nama baiknya. Pasalnya, ia menyebut bahwa rekaman yang beredar di publik, tidak lengkap dan sudah dipotong pada bagian-bagian yang rentan disalahartikan.

Siapa yang dilaporkan Rini? Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro tak menyebut pihak yang dilaporkan atau terlapor. Dia bilang, Rini hanya mengadukan substansi masalah.
Sebelumnya, Sofyan Basir juga meminta pihak keamanan termasuk operator komunikasi lebih proaktif lagi mengusut kasus tersebut. Menurutnya, ada pihak yang menyadap pembicaraan teleponnya dan penyadapan masuk dalam ranah hukum pidana.

Dia menjelaskan pembicaraan dengan Menteri Rini itu terjadi pada 2016. Isi percakapan itu adalah membahas proyek terminal penampungan gas alam cair yang digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM).

BSM yang terafiliasi dengan Kalla Grup ini menggandeng investor asal Jepang yakni Tokyo Gas dan Mitsui dalam proyek tersebut. PLN meminta 30 persen saham di proyek terminal LNG itu kepada Menteri BUMN atau minimal 15 persen, namun PLN hanya memperoleh 7 persen.

Keputusan itu tidak bisa diterima PLN dan akhirnya memilih mundur dari proyek tersebut, termasuk menjadi pembeli gas. “Saya tidak mau. Kalau tidak salah dilanjutkan Pertamina. Awalnya memang kami dan Pertamina joint di situ,” kata Sofyan.

Wapres JK sebelumnya turut mengomentari rekaman percakapan antara Rini dan Sofyan. JK menegaskan, percakapan keduanya tidak membahas soal bagi-bagi fee. JK mengaku tahu betul percakapan antara Rini dan Sofyan bukan soal bagi-bagi fee. Kata dia, percakapan itu soal kerjasama pemerintah dengaan swasta. Atau public private partnership. "Jadi tidak ada urusan dengan fee. Hanya mengatur sedikit sahamnya, tidak ada soal fee. Saya tahu betul itu," kata JK.

Rekaman ini memang menyeret keluarga Kalla. Soalnya, dalam percakapan, Sofyan menyebut nama Ari. Yang belakangan diketahui adalah Ari Soemarno, saudara kandung Rini Soemarno. Sementara Ari bekerja sebagai tim ahli di Bumi Sarana Migas (BSM), anak perusahaan Kalla Grop. Perusahaan milik keluarga JK.  Kata JK, keterlibatan Ari dalam perusahannya karena keahliannya di bidang perminyakan dan energi. Sebagai mantan Direktur Pertamina, Ari dinilai mampu membantu pengembangan proyek tersebut. Proyek yang dibangun adalah proyek storage LNG di Bojonegara, di Serang, Banten.

JK mengatakan, proyek ini digagas oleh PT BSM. Kata JK, proyek dimulai tahun 2013, sebelum ia menjadi wakil presiden.  Dan kata dia, proyek tersebut murni swasta. “Jadi tidak ada hubungannya dan waktu itu Rini belum jadi menteri," kata JK.

JK mengatakan, alasan proyek tersebut dikerjakan karena diprediksi, gas di Jawa Barat akan habis pada tahun 2020-2021. "Maka gas itu harus didatangkan dari daerah lain. Tapi untuk itu perlu fasilitas, regasifikasi namanya. Kalau tidak ada fasilitas ini akan masalah," ungkapnya. ***