. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut soal dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 800 miliar lebih untuk acara International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Annual Meeting 2018 yang akan digelar di Bali pada Oktober tahun ini.
Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto mendesak kedua lembaga itu untuk turun tangan atas terjadinya dugaan mark up. Menurutnya, angka sebesar itu sangat tidak wajar untuk sebuah acara.
"Karena sudah pakai APBN tentu BPK dan KPK harus bertindak," desaknya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/5).
Aktivis 98 ini mengaku sangat prihatin dengan sikap pemerintah yang justru menghamburkan dana sedemikian besar di saat ekonomi rakyat dalam keadaan susah. Apalagi Indonesia mau saja menjadi tuan rumah, padahal negara kita hanya debitur alias peminjam dana.
"Apakah lazim Indonesia jadi tuan rumah padahal posisi kita sebagai debitur dari WB dan IMF. Apalagi anggaran ratusan miliar. Nampaknya tidak ada sense of crisis. Bukankah ekonomi hari ini lagi terpuruk dengan rupiah yang makin loyo, serta sektor retail yang ambruk, utang makin menggunung dan lain-lain," sesalnya.
Apalagi, tambah Andrianto, utang pinjaman Indonesia kepada kedua lembaga keuangan dunia itu sama sekali tidak memberikan dampak berarti bagi ekonomi bangsa.
"Manfaat IMF dan WB buat kita jelas tidak ada. IMF dan WB jelas rentenir dunia
as the big riba. Aneh juga di saat banyak negara sudah tinggalkan IMF dan WB kita justru menghamba," pungkasnya.
[rus]
