Coreng Pemerintahan Jokowi, Rini Soemarno Layak Dicopot

Presiden Joko Widodo tak boleh tinggal diam menyikapi polemik beredarnya rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga terkait pembagian fee proyek LNG di Banten.

Pengamat politik Wahyudi Winarjo menegaskan, Jokowi harus berani memberikan sanksi tegas Apabila Rini-Sofyan terbukti berusaha mencari keuntungan pribadi dari proyek tersebut.

"Rini wajib diberi sanksi berat, taruhlah di-reshuffle atau ditegur langsung oleh presiden, tentu dengan tidak menggugurkan upaya penegakan hukum," tegas pengamat dari Universitas Muhammadiyah Malang ini dalam perbincangan, Minggu (6/5).

Persoalan ini dikhawatirnkan dapat berdampak langsung kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, yang bersangkutan kembali maju sebagai capres petahana di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Jika pembicaraannya bagi-bagi fee, tentu merugikan citra kabinet serta citra presiden," ujar Wahyudi.

Selain tersandung kasus rekaman yang diduga pembagian fee proyek LNG di Banten dan indikasi terjadinya kolusi bersama Ari Soemarno dan Ongky Soemarno, kinerja Rini memimpin BUMN juga disorot karena perombakan direksi Pertamina dan Garuda Indonesia.

Perombakan direksi Pertamina dan penambahan direksi Garuda Indonesia diduga dilakukan bukan atas dasar penilaian kinerja dan kebutuhan.

Rini dinilai mengada-ada saat mencopot Dirut Pertamina Ellia Massa Manik karena alasan kelangkaan BBM jenis premium.

Selain itu, terjadi juga penggendutan direksi Garuda menjadi sembilan, dan anjloknya nilai saham Garuda Indonesia dari Rp440 per lembar pada trimester pertama 2016 menjadi Rp292 per lembar pada 25 April 2018.

"Jika benar pergantian direksi tersebut atas pertimbangan politik pribadi Bu Rini, maka Presiden harus mengevaluasinya," demikian Wahyudi. [ian]