Pemerintah akan menambah tiga hari libur bersama cuti lebaran. Penambahan libur lebaran ini dianggap justru buruk bagi bisnis.
Business Development Giant Leap studio, Elfa Hermawan menilai, industri kreatif juga bisa terdampak kebijakan penambahan libur panjang. Salah satunya, penurunan produktivitas.
Bukan hal baru, usai libur panjang, ide-ide maupun etos untuk kembali bekerja, mengolah ide, biasanya tidak langsung 'tune in'.
"Sebagai pemain industri kreatif, tentu kami juga selalu ingin kepastian. Apalagi berkaitan dengan libur, karena perlu ada penyesuaian jadwal, menyiapkan rencana. Apalagi jika karyawannya dari berbagai daerah. Semoga pemerintah bisa melihat lebih luas lagi," kata Hermawan kepada wartawan di Jakarta.
Sekadar info, Giant Leap Studio merupakan salah satu perusahaan animasi lokal yang dipercaya berbagai kementerian/lembaga maupun swasta untuk mengerjakan berbagai program media promosi berupa visual animasi.
Beberapa kementerian/lembaga yang memakai jasanya antara lain Kementerian Pariwisata, Otorias Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Hermawan menjelaskan, jika kemudian kebijakan itu dirasakan kurang efektif juga direspon negatif oleh publik, tentu tak ada salahnya dievaluasi kembali.
"Dihitung lagi dampaknya, apakah benar-benar memberi kontribusi ke ekonomi atau justru sebaliknya," jelasnya.
Ia berharap, pemerintah selalu mengajak para pengusaha ketika ada kebijakan yang dirasa akan berdampak langsung. Apalagi urusan libur ini berkaitan dengan hak karyawan, kejelasan pengaturan manajemen, juga bagaimana agar pelayanan terhadap konsumen tetap maksimal.
"Di industri kreatif, kami selalu ingin memberi pelayanan terbaik ke konsumen, untuk itu, kami juga perlu dukungan dari pemerintah, baik dukungan promosi, perluasan pasar, juga kejelasan dalam setiap kebijakan," ucap Hermawan.
Keberatan juga diutarakan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Penambahan libur lebaran memang di satu sisi, bisa positif untuk beberapa sektor seperti pariwisata, terutama di daerah.
"Yang kami sayangkan, terkesan kebijakan itu tanpa dikoordinasikan dengan pengusaha. Padahal, bagi kami yang memiliki bisnis, setiap kebijakan pemerintah akan punya pengaruh. Apalagi jika berkaitan dengan libur, meliburkan karyawan," ujar Ketua Bidang OKK BPP HIPMI dan Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi), Anggawira.
Pemerintah harus merancang membuat kebijakan yang mampu mengakomodir berbagai sisi, tidak hanya pada satu sisi.
Kata dia, jika dihitung secara detail, dengan jumlah libur resmi ldan penambahan libur, total bisa menjadi hampir dua minggu libur lebaran yang bisa dinikmati. Jumlah itu menurut Anggawira terlalu lama.
"Harusnya seperti libur yang sudah-sudah saja. Sehingga pengusaha juga sudah bisa mengantisipasti karena merupakan libu rutin yang berulang setiap tahun," kritiknya.
Ia juga khawatir jika libur terlalu panjang, dari sisi produktivitas akan terganggu. Bisa juga akan muncul-muncul biaya tambahan lain. Terutama bagi sektor-sektor tertentu yang harus melakukan pengiriman secara tepat waktu.
"Dunia usaha berharap, masukan atau keberatan kepada pemerintah ini menjadi bahan untuk mereview kebijakan tersebut," tegas Anggawira.
[wid]
