Berita

Australia/Net

Global

Australia Siap Kirim Pesawat Patroli Militer Untuk Awasi Kapal Korea Utara

SABTU, 28 APRIL 2018 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Australia akan mengirimkan sebuah pesawat patroli militer untuk mengawasi kapal-kapal Korea Utara yang dicurigai memindahkan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan sanksi PBB.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Marise Payne mengatakan pada hari Sabtu (28/4).

Pengumuman itu datang sehari setelah para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan menggelar pertemuan bersejarah di perbatasan kedua negara. Kedua pemimpin negara serumpun itu bersumpah untuk bekerja sama bagi denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea serta perdamaian di masa depan.


Namun, Presiden Amerika Serikat  Donald Trump, yang juga akan bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan dia akan mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang melalui sanksi yang dikenakan dalam upaya untuk mengendalikan program rudal dan nuklir Korea Utara.

Australia, yang adalah sekutu Amerika Serikat juga berjanji untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara.

"Australia akan mengirim pesawat patroli maritim P-8A Poseidon ke Jepang untuk berkontribusi pada penegakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan kami," kata Payne dalam rilis media.

"Pengerahan ini mendukung kampanye internasional untuk menangani perdagangan gelap dan jaringan terkait Korea Utara," sambungnya seperti dimuat Reuters.

Pejabat senior AS mengatakan pada bulan Februari administrasi Trump dan sekutu utama Asia sedang mempersiapkan untuk memperluas interceptions kapal yang dicurigai melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Strategi itu menyerukan pelacakan lebih dekat terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa komponen senjata terlarang dan muatan terlarang lainnya ke dan dari Korea Utara.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, tekanan harus terus dilakukan Korea Utara untuk memastikan semenanjung Korea dibubarkan. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya