Australia akan mengirimkan sebuah pesawat patroli militer untuk mengawasi kapal-kapal Korea Utara yang dicurigai memindahkan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan sanksi PBB.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Marise Payne mengatakan pada hari Sabtu (28/4).
Pengumuman itu datang sehari setelah para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan menggelar pertemuan bersejarah di perbatasan kedua negara. Kedua pemimpin negara serumpun itu bersumpah untuk bekerja sama bagi denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea serta perdamaian di masa depan.
Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang juga akan bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan dia akan mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang melalui sanksi yang dikenakan dalam upaya untuk mengendalikan program rudal dan nuklir Korea Utara.
Australia, yang adalah sekutu Amerika Serikat juga berjanji untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara.
"Australia akan mengirim pesawat patroli maritim P-8A Poseidon ke Jepang untuk berkontribusi pada penegakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan kami," kata Payne dalam rilis media.
"Pengerahan ini mendukung kampanye internasional untuk menangani perdagangan gelap dan jaringan terkait Korea Utara," sambungnya seperti dimuat
Reuters.
Pejabat senior AS mengatakan pada bulan Februari administrasi Trump dan sekutu utama Asia sedang mempersiapkan untuk memperluas interceptions kapal yang dicurigai melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Strategi itu menyerukan pelacakan lebih dekat terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa komponen senjata terlarang dan muatan terlarang lainnya ke dan dari Korea Utara.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, tekanan harus terus dilakukan Korea Utara untuk memastikan semenanjung Korea dibubarkan.
[mel]
