Berita

Australia/Net

Dunia

Australia Siap Kirim Pesawat Patroli Militer Untuk Awasi Kapal Korea Utara

SABTU, 28 APRIL 2018 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Australia akan mengirimkan sebuah pesawat patroli militer untuk mengawasi kapal-kapal Korea Utara yang dicurigai memindahkan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan sanksi PBB.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Marise Payne mengatakan pada hari Sabtu (28/4).

Pengumuman itu datang sehari setelah para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan menggelar pertemuan bersejarah di perbatasan kedua negara. Kedua pemimpin negara serumpun itu bersumpah untuk bekerja sama bagi denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea serta perdamaian di masa depan.


Namun, Presiden Amerika Serikat  Donald Trump, yang juga akan bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan dia akan mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang melalui sanksi yang dikenakan dalam upaya untuk mengendalikan program rudal dan nuklir Korea Utara.

Australia, yang adalah sekutu Amerika Serikat juga berjanji untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara.

"Australia akan mengirim pesawat patroli maritim P-8A Poseidon ke Jepang untuk berkontribusi pada penegakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan kami," kata Payne dalam rilis media.

"Pengerahan ini mendukung kampanye internasional untuk menangani perdagangan gelap dan jaringan terkait Korea Utara," sambungnya seperti dimuat Reuters.

Pejabat senior AS mengatakan pada bulan Februari administrasi Trump dan sekutu utama Asia sedang mempersiapkan untuk memperluas interceptions kapal yang dicurigai melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Strategi itu menyerukan pelacakan lebih dekat terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa komponen senjata terlarang dan muatan terlarang lainnya ke dan dari Korea Utara.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, tekanan harus terus dilakukan Korea Utara untuk memastikan semenanjung Korea dibubarkan. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya