Selama dua tahun berturut-turut, Pemkab Banyuwangi menyabet nilai A dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Torehan yang diraih pada 2016 dan 2017, itu membuat kabupaten berjuluk The Sunrise of Java tersebut sebagai satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang mendapat nilai A.
Tahun ini, dalam penilaian tertinggi kinerja akuntabilitas yang dihelat pemerintah pusat tersebut, Banyuwangi menyajikan inovasi baru dalam pengelolaan kinerja pemerintahan. Di antaranya soal kian terintegrasinya pelaksanaan pembangunan.
"Dalam beberapa tahun ini kita jalin kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Ego sektoral dihapus. Yang jadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa pelaksananya. Karena satu target itu dikeroyok banyak pelaksana, banyak dinas, banyak badan," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di sela-sela penyiapan penilaian di hadapan Kementerian PAN-RB di Surabaya, Senin (23/4).
Anas mencontohkan upaya memuliakan warga lanjut usia (lansia) lewat programâ€Rantang Kasih†yang mendistribusikan makanan bergizi gratis tiap hari ke ribuan lansia. Dalam program itu, pelaksananya tidak hanya Dinas Sosial, melainkan lintas dinas.
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, misalnya, mengolah data penerima dan calon penerima ke dalam data digital yang kemudian mengajak publik untuk terlibat membantu warga lansia yang belum terjangkau pemerintah daerah.
Dinas Kesehatan terlibat menyupervisi gizi dan higienitas makanan yang disediakan oleh warung-warung rakyat yang menjadi rekanan. Bahkan, Dinas Pendidikan juga dilibatkan untuk mengajak para pelajar secara berkala mengunjungi warga lansia guna memupuk rasa kepekaan sosial sejak dini.
"Jadi satu program seperti untuk warga lansia dikeroyok banyak pihak. Dengan skema ini, yang jadi fokus adalah target, yaitu lansia. Nggak peduli siapa yang mendukung program ini, yang terpenting target sasaran dibantu maksimal. Itu proses bisnis yang kita kembangkan di pemerintahan Banyuwangi," papar Anas.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspotondo menambahkan, konsep integrasi pembangunan itulah yang terus dicoba diterapkan.
"Kalau dulu, empat atau lima tahun lalu, kita bergerak sendiri-sendiri. Sekarang kolaborasi. Dengan model kerja ini, birokrasi semakin kompak, ego sektoral sudah terkikis," ujarnya.
Dia menggarisbawahi, skema kerja pemerintahan seperti itu membuat tim fokus ke tujuan, bukan ke sarana/kendaraan untuk mencapai tujuan.
"Maka indikator kita jelas. Kalau kemiskinan turun, berarti pembangunan berhasil. Jadi ukuran keberhasilan bukan terlaksananya program, tapi terwujudnya tujuan, output dan outcome-nya. Alhamdulillah, kemiskinan melorot drastis ke level 8,6 persen dari sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita melonjak menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp 20,8 juta," ujarnya.
[ian]
