Berita

M. Hatta Taliwang/Net

Politik

Tentang Capres Atau Cawapres Indonesia

SABTU, 21 APRIL 2018 | 10:50 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

MEDIA massa mainstream dan lembaga survei sesuai kepentingan dan arahan bosnya (pemilik modal) sepertinya "sekongkol" populerkan seseorang, lalu dengan itu yang dipopulerkan, digoreng-goreng hingga layak jadi capres atau cawapres.

Yang dipopulerkan dan digoreng-goreng itu ada yang punya partai ada yang tidak punya partai. Ada yang lumayan pengalaman politik, ada yang masih ingusan dalam politik praktis. Ada yang sedang punya jabatan di pemerintahan ada yang tidak punya jabatan. Ada yang relatif bersih ada yang diduga tersandera kasus.

Ada yang tidak jelas prestasinya dalam jabatan, ada yang belum berprestasi. Ada yang jelas komitmennya pada nasionalisme Indonesia sangat tinggi ada yang tidak jelas. Ada yang tampilannya asli ada yang tampilannya dikarang-karang. Ada yang trackrecord dalam perjuangan bela rakyat lumayan bagus, ada yang bahkan bersuara bela rakyat pun tidak.


Semoga yang terpilih:

Pertama, presidennya kader partai, wapresnya boleh kader partai boleh juga nonpartai.

Kedua, yang lumayan pengalaman politiknya.

Ketiga, yang sedang menjabat ataupun yang belum atau tidak menjabat di pemerintahan.

Keempat, yang jelas berprestasi dalam jabatan atau semasa menjabat.

Kelima, yang relatif bersih dan tidak tersandera oleh kemungkinan kasus korupsi.

Keenam, yang jelas komitmennya pada nasionalisme Indonesia bukan yang senang jadi jongos asing.

Ketujuh, yang tampilan sehari-harinya orisinil, bukan dibuat-buat. Karena yang orisinil itu lebih terjamin tidak munafik atau menipu.

Kedelapan, teruji dan terbukti sering bersuara dan bertindak untuk bela rakyat bangsa dan negara.

Kalau dipilih dengan sistem sekarang, demokrasi liberal 50+1, memang tidak bisa ditebak hasilnya.

Tapi kalau dipilih dengan sistem musyawarah mufakat seperti menurut UUD 1945 yang asli, relatif bisa terjamin, terpilih dengan delapan syarat minimal di atas. [***]

Penulis adalah Direktur Institut Soekarno Hatta (ISH)

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya