Berita

M. Hatta Taliwang/Net

Politik

Tentang Capres Atau Cawapres Indonesia

SABTU, 21 APRIL 2018 | 10:50 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

MEDIA massa mainstream dan lembaga survei sesuai kepentingan dan arahan bosnya (pemilik modal) sepertinya "sekongkol" populerkan seseorang, lalu dengan itu yang dipopulerkan, digoreng-goreng hingga layak jadi capres atau cawapres.

Yang dipopulerkan dan digoreng-goreng itu ada yang punya partai ada yang tidak punya partai. Ada yang lumayan pengalaman politik, ada yang masih ingusan dalam politik praktis. Ada yang sedang punya jabatan di pemerintahan ada yang tidak punya jabatan. Ada yang relatif bersih ada yang diduga tersandera kasus.

Ada yang tidak jelas prestasinya dalam jabatan, ada yang belum berprestasi. Ada yang jelas komitmennya pada nasionalisme Indonesia sangat tinggi ada yang tidak jelas. Ada yang tampilannya asli ada yang tampilannya dikarang-karang. Ada yang trackrecord dalam perjuangan bela rakyat lumayan bagus, ada yang bahkan bersuara bela rakyat pun tidak.


Semoga yang terpilih:

Pertama, presidennya kader partai, wapresnya boleh kader partai boleh juga nonpartai.

Kedua, yang lumayan pengalaman politiknya.

Ketiga, yang sedang menjabat ataupun yang belum atau tidak menjabat di pemerintahan.

Keempat, yang jelas berprestasi dalam jabatan atau semasa menjabat.

Kelima, yang relatif bersih dan tidak tersandera oleh kemungkinan kasus korupsi.

Keenam, yang jelas komitmennya pada nasionalisme Indonesia bukan yang senang jadi jongos asing.

Ketujuh, yang tampilan sehari-harinya orisinil, bukan dibuat-buat. Karena yang orisinil itu lebih terjamin tidak munafik atau menipu.

Kedelapan, teruji dan terbukti sering bersuara dan bertindak untuk bela rakyat bangsa dan negara.

Kalau dipilih dengan sistem sekarang, demokrasi liberal 50+1, memang tidak bisa ditebak hasilnya.

Tapi kalau dipilih dengan sistem musyawarah mufakat seperti menurut UUD 1945 yang asli, relatif bisa terjamin, terpilih dengan delapan syarat minimal di atas. [***]

Penulis adalah Direktur Institut Soekarno Hatta (ISH)

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya