Berita

M. Hatta Taliwang/Net

Politik

Tentang Capres Atau Cawapres Indonesia

SABTU, 21 APRIL 2018 | 10:50 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

MEDIA massa mainstream dan lembaga survei sesuai kepentingan dan arahan bosnya (pemilik modal) sepertinya "sekongkol" populerkan seseorang, lalu dengan itu yang dipopulerkan, digoreng-goreng hingga layak jadi capres atau cawapres.

Yang dipopulerkan dan digoreng-goreng itu ada yang punya partai ada yang tidak punya partai. Ada yang lumayan pengalaman politik, ada yang masih ingusan dalam politik praktis. Ada yang sedang punya jabatan di pemerintahan ada yang tidak punya jabatan. Ada yang relatif bersih ada yang diduga tersandera kasus.

Ada yang tidak jelas prestasinya dalam jabatan, ada yang belum berprestasi. Ada yang jelas komitmennya pada nasionalisme Indonesia sangat tinggi ada yang tidak jelas. Ada yang tampilannya asli ada yang tampilannya dikarang-karang. Ada yang trackrecord dalam perjuangan bela rakyat lumayan bagus, ada yang bahkan bersuara bela rakyat pun tidak.


Semoga yang terpilih:

Pertama, presidennya kader partai, wapresnya boleh kader partai boleh juga nonpartai.

Kedua, yang lumayan pengalaman politiknya.

Ketiga, yang sedang menjabat ataupun yang belum atau tidak menjabat di pemerintahan.

Keempat, yang jelas berprestasi dalam jabatan atau semasa menjabat.

Kelima, yang relatif bersih dan tidak tersandera oleh kemungkinan kasus korupsi.

Keenam, yang jelas komitmennya pada nasionalisme Indonesia bukan yang senang jadi jongos asing.

Ketujuh, yang tampilan sehari-harinya orisinil, bukan dibuat-buat. Karena yang orisinil itu lebih terjamin tidak munafik atau menipu.

Kedelapan, teruji dan terbukti sering bersuara dan bertindak untuk bela rakyat bangsa dan negara.

Kalau dipilih dengan sistem sekarang, demokrasi liberal 50+1, memang tidak bisa ditebak hasilnya.

Tapi kalau dipilih dengan sistem musyawarah mufakat seperti menurut UUD 1945 yang asli, relatif bisa terjamin, terpilih dengan delapan syarat minimal di atas. [***]

Penulis adalah Direktur Institut Soekarno Hatta (ISH)

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya